Jawa Timur Jadi Mentor Pembangunan Maluku Utara: Integrasi Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas ASN

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos memimpin delegasi kunjungan kerja ke Jawa Timur pada Sabtu (28/2/2026), diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pertemuan ini menjadi langkah konkret penguatan kerja sama antar kedua provinsi, khususnya dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta optimalisasi perdagangan.

Selain itu, inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui perjanjian kinerja yang telah dikembangkan di Jawa Timur juga menjadi fokus pembahasan mendalam. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian diskusi dan misi dagang yang sebelumnya telah terjalin, termasuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antar perangkat daerah.

Visi Pembangunan Terintegrasi Jawa Timur

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kunjungan ini lebih dari sekadar silaturahmi. “Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi memastikan bahwa setiap kerja sama dibangun dalam kerangka pembangunan yang terintegrasi. Kami di Jawa Timur menempatkan proyek perubahan sebagai instrumen untuk memastikan setiap kebijakan berdampak sistemik dan berkelanjutan,” ujar Khofifah dalam siaran resminya.

Ia menjelaskan, proyek perubahan yang lahir dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ASN, seperti PIM I dan PIM II, menjadi motor penggerak inovasi dan transformasi tata kelola pemerintahan. Melalui pendekatan ini, setiap perangkat daerah didorong untuk menghadirkan inovasi yang konkret, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan tidak boleh parsial. Harus terintegrasi, lintas sektor, dan berbasis penguatan kapasitas SDM. Karena itu, peningkatan kualitas aparatur menjadi prioritas, agar setiap program benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat,” tegas Khofifah.

Optimalisasi Perdagangan dan Konektivitas Antar Daerah

Dalam konteks kerja sama ekonomi, Khofifah menyoroti pentingnya optimalisasi arus perdagangan antar daerah. Ia mengungkapkan bahwa selama ini kapal-kapal dari Jawa Timur yang mengirim komoditas ke Maluku Utara kerap kembali tanpa muatan optimal.

“Ini menunjukkan ada ruang yang bisa kita integrasikan. Produk-produk Maluku Utara harus kita bantu menemukan pasar yang lebih luas. Dengan konektivitas, termasuk Tol Laut, kita bisa menciptakan ekosistem perdagangan yang saling menguatkan,” jelasnya.

Integrasi pembangunan juga tercermin dalam penanganan kawasan permukiman kumuh yang kini menjadi percontohan nasional, berkat sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Di bidang penguatan SDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur dipercaya oleh Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan PIM II sebanyak tiga kali.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjalin kerja sama internasional dengan Singapura dalam peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pada sektor pertanian dan perkebunan, Jawa Timur terus mendorong hilirisasi dan nilai tambah komoditas, termasuk pengembangan varietas unggulan alpukat Malang sebagai komoditas potensial ekspor. Di sektor peternakan, Jawa Timur menjadi lokasi Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang berperan strategis dalam peningkatan kualitas genetik ternak nasional.

Maluku Utara Siap Adopsi Model Pembangunan Terintegrasi

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas komitmen dan capaian pembangunan Jawa Timur. Ia menegaskan kesiapan Maluku Utara untuk belajar langsung, khususnya dalam penguatan SDM ASN, implementasi SPBE, pendidikan vokasi, serta integrasi kebijakan lintas sektor.

“Terima kasih Ibu Khofifah. Bagi saya, Ibu Khofifah selalu menjadi mentor. Hari ini saya membawa tim dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Jawa Timur untuk belajar, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM melalui BPSDM,” ujar Sherly kepada media.

Menurut Sherly, pendekatan pembangunan terintegrasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi referensi penting bagi Maluku Utara dalam merancang kebijakan yang tidak sektoral, tetapi saling terhubung antar perangkat daerah. Ia menilai proyek perubahan yang digagas melalui penguatan kepemimpinan ASN mampu mendorong percepatan transformasi birokrasi dan pelayanan publik.

“Kami melihat Jawa Timur berhasil membangun sistem yang terintegrasi, di mana penguatan SDM menjadi fondasi utama. Ini yang ingin kami pelajari lebih dalam, bagaimana proyek perubahan benar-benar diimplementasikan dan dikawal agar berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Sherly juga menyampaikan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertambangan, dan komoditas unggulan daerah yang membutuhkan dukungan tata kelola serta penguatan kapasitas aparatur agar pengelolaannya semakin optimal dan berkelanjutan.

Ia berharap kolaborasi dengan Jawa Timur tidak hanya berhenti pada penandatanganan kerja sama, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan teknis, pertukaran praktik baik, hingga pengembangan kapasitas ASN secara berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Maluku Utara juga berbasis penguatan SDM dan terintegrasi. Terima kasih Ibu Khofifah telah berkenan menjadi mentor. Dan Ibu Khofifah akan selalu menjadi mentor bagi saya. Kami siap belajar dan berkolaborasi agar Maluku Utara dapat berkembang lebih cepat dan maju ke depan,” tandasnya.

Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua provinsi untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.