Iran mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menolak draf resolusi terkait Selat Hormuz yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Seruan ini disampaikan pada Kamis, 7 Mei 2026, di Markas PBB, New York, di tengah ketegangan yang terus berlanjut di jalur pelayaran vital tersebut.
Perwakilan Iran di PBB menyatakan bahwa negara-negara anggota DK PBB harus “bertindak berdasarkan logika dan keadilan serta prinsip, bukan tekanan, untuk menolak rancangan tersebut dan tidak mendukung atau menjadi pendukung bersama.” Menurut Iran, solusi tunggal untuk masalah di Selat Hormuz adalah berakhirnya perang secara permanen, penghentian blokade laut, dan pemulihan lalu lintas pelayaran.
Pihak Iran menuding Washington mendorong rancangan resolusi yang bermuatan politis. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat menggunakan dalih kebebasan pelayaran untuk memajukan agenda politiknya dan melegitimasi tindakan yang tidak sah, alih-alih berupaya menyelesaikan krisis yang ada.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan pada Selasa, 5 Mei 2026, bahwa Washington telah menyerahkan rancangan resolusi DK PBB mengenai Selat Hormuz. Resolusi tersebut bertujuan mendesak Iran untuk menghentikan penyerangan, pemasangan ranjau, dan pemungutan biaya lintas di wilayah tersebut. Rubio menambahkan bahwa naskah rancangan resolusi telah disesuaikan agar bahasanya tidak terlalu rumit.
Upaya serupa oleh DK PBB pada April lalu gagal diadopsi setelah Rusia dan China, dua anggota tetap dewan, menggunakan hak veto mereka. Wakil Tetap Rusia di PBB, Vassily Nebenzia, menjelaskan alasan penolakan Moskow.
“Moskow tidak dapat mendukung suatu dokumen yang akan menciptakan preseden berbahaya dalam hukum internasional,” ujar Nebenzia. Ia menambahkan bahwa usulan resolusi tersebut “sarat akan unsur-unsur yang timpang, tidak benar, dan konfrontatif; sementara bahasa yang digunakan dapat ditafsirkan oleh negara-negara yang tidak bertanggung jawab untuk melegitimasi penggunaan kekerasan.”
