Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indah Kurniawati, mendesak masyarakat Sidoarjo untuk terlibat aktif dalam mengawasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini krusial untuk memastikan anggaran negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar tersalurkan kepada kelompok yang membutuhkan, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil di wilayah Jawa Timur.
Dalam sebuah sosialisasi yang digelar di Gedung Serbaguna PT Karya Bintang Mandiri, Sidoarjo, pada Selasa (7/3), Indah Kurniawati menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan langsung di lapangan. Ia memandang partisipasi warga sebagai kunci utama untuk mencegah potensi penyimpangan dalam distribusi gizi.
Indah Kurnia: “Ini Uang Rakyat, Masyarakat Punya Tanggung Jawab Moral”
“Program ini dibiayai lewat APBN. Artinya, ini uang rakyat yang dikembalikan lagi ke rakyat. Masyarakat punya tanggung jawab moral untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lurus,” ujar Indah Kurnia saat menyampaikan arahannya secara daring.
Indah juga mengklarifikasi bahwa jangkauan program MBG tidak hanya terbatas pada anak sekolah, melainkan mencakup kelompok rentan lainnya. Ia menjelaskan bahwa intervensi gizi ini merupakan strategi jangka panjang pemerintah untuk memutus mata rantai stunting dan menciptakan generasi yang kompetitif di masa depan.
“Sasaran kita meluas, tidak terbatas pada anak sekolah saja. Ibu hamil dan kelompok masyarakat tertentu yang kekurangan gizi masuk dalam prioritas. Kita ingin mencetak SDM Indonesia yang tangguh dan sehat,” tambahnya.
Senada dengan Indah Kurniawati, Tenaga Ahli Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi, Surya Windari, turut memaparkan pentingnya asupan gizi seimbang sebagai fondasi utama pertumbuhan anak. Kehadiran negara melalui program makanan bergizi ini diharapkan mampu menambal celah ketimpangan nutrisi yang selama ini kerap terjadi di berbagai daerah.
Sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi warga Sidoarjo untuk menyampaikan umpan balik langsung kepada pemerintah. Perangkat desa, termasuk Lurah Penambangan Helmy Firmansyah, hadir dalam acara tersebut untuk membantu sinkronisasi data di tingkat akar rumput. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga mitra aktif pemerintah dalam mengoptimalkan kualitas sajian dan ketepatan waktu distribusi makanan di lapangan.
