Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan akan segera menandatangani perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari. Kesepakatan ini bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz, memungkinkan Iran melanjutkan penjualan minyaknya, sekaligus menciptakan ruang bagi perundingan program nuklir Teheran.
Usulan perdamaian yang belum difinalisasi ini dapat diumumkan paling cepat Ahad, 24 Mei 2026, menurut seorang pejabat AS yang dekat dengan rancangan kesepakatan tersebut, seperti dilaporkan Axios. Namun, pejabat itu memperingatkan bahwa kesepakatan masih berpotensi gagal sebelum ditandatangani.
Berdasarkan usulan nota kesepahaman, Iran berkomitmen membersihkan ranjau di Selat Hormuz dan mengizinkan kapal-kapal melintas tanpa bea lintas. Sebagai imbalannya, Washington akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran dan menetapkan pembebasan sanksi sementara, yang memungkinkan Teheran menjual minyaknya secara bebas selama 60 hari.
Seorang pejabat AS menyebut kerangka tersebut sebagai “keringanan berdasarkan performa”. Ini berarti pencabutan tekanan ekonomi akan dilakukan berdasarkan komitmen Iran, bukan diberikan langsung di awal.
Naskah kesepakatan juga mencakup komitmen Iran untuk tidak membuat senjata nuklir, serta merundingkan penangguhan pengayaan uranium dan penyerahan persediaan uranium diperkaya miliknya. Keringanan sanksi yang lebih luas, termasuk pencairan dana Iran di luar negeri, akan dibahas dalam periode gencatan senjata, namun hanya akan diimplementasikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir yang terverifikasi.
Pasukan AS yang ditempatkan di kawasan akan tetap berada dalam posisi mereka selama 60 hari gencatan senjata. Penarikan mundur pasukan baru akan dilakukan setelah perjanjian final tercapai. Rancangan perjanjian ini juga terkait dengan upaya mengakhiri perang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.
Pemimpin rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan mengungkapkan kekhawatirannya terkait hal tersebut saat berbicara via telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada Sabtu, 23 Mei 2026. Meski demikian, seorang pejabat AS memastikan Israel masih diizinkan bertindak jika Hizbullah berupaya memulihkan persenjataannya atau memulai serangan kembali.
Sejumlah pemimpin negara Arab dan Islam, termasuk pejabat dari Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, mendukung pendekatan diplomatik antara kedua pihak. Pakistan memainkan peran kunci sebagai mediator, dengan Marsekal Asim Munir terbang langsung ke Teheran untuk mendorong tercapainya kesepakatan.
Gedung Putih berharap isu-isu yang belum selesai dapat disepakati dalam hitungan jam. Namun, pejabat AS juga menyatakan gencatan senjata bisa berakhir lebih awal jika Washington menyimpulkan Teheran tidak serius dalam negosiasi nuklirnya.
