Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhiddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk terus menekan angka kemiskinan hingga titik terendah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai intervensi program prioritas daerah yang terintegrasi lintas sektor dan berkesinambungan.

Pernyataan tersebut disampaikan Imelda saat memimpin Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting 2026 di Palu, Selasa (14/4/2026). Ia menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai target tersebut.

Intervensi Ekonomi Keluarga Jadi Kunci

Imelda menjelaskan bahwa kemiskinan dan stunting memiliki keterkaitan yang erat. Oleh karena itu, pola penanganan mendesak yang diutamakan adalah intervensi perbaikan ekonomi keluarga. “Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor dan langkah itu dilakukan berkesinambungan,” ujar Imelda Liliana Muhiddin.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase kemiskinan di Kota Palu menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2023, angka kemiskinan berada di 6,56 persen, kemudian turun menjadi 5,96 persen pada 2024, dan berhasil mencapai 5,26 persen pada 2025.

“Semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu berkolaborasi menekan kemiskinan. Pada 2026 Pemkot Palu berupaya menekan angka tersebut secara signifikan,” tambahnya.

Akuntabilitas Data dan Program Prioritas

Keakuratan data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Imelda meminta seluruh OPD untuk memperhatikan indikator-indikator penilaian kemiskinan. BPS mendasarkan penilaian pada tingkat pengeluaran rumah tangga, sehingga intervensi pemerintah daerah (pemda) mencakup penguatan pendapatan masyarakat melalui skema pemberdayaan.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan pendekatan multidimensi dengan 37 variabel, seperti akses air bersih, listrik, sanitasi, serta kondisi tempat tinggal. “Maka masing-masing instansi harus mengambil peran melakukan langkah-langkah intervensi yang cepat dan tepat sasaran,” ucap Imelda.

Pencapaian Pemkot Palu dalam menekan kemiskinan tidak terlepas dari dukungan anggaran yang besar untuk pelaksanaan program. Pola ini akan tetap konsisten dilakukan pada tahun 2026.

Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah digenjot sebelumnya meliputi:

  • Pemberdayaan ekonomi dan inkubator bisnis, termasuk bantuan modal Rp2 juta per rumah tangga miskin.
  • Pelatihan keterampilan berkelanjutan untuk menekan angka pengangguran.
  • Program “Palu Mandiri Tangguh Pangan” yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan keluarga guna menjaga inflasi.

“Kami optimis upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Imelda Liliana Muhiddin.