Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk mengawal penanganan serius sedimentasi di Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica, Kabupaten Banjarnegara, kepada pemerintah pusat. Langkah ini diambil menyikapi kondisi waduk yang kian kritis.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, sebelumnya mengungkapkan bahwa tingkat sedimentasi Waduk Mrica telah mencapai angka sekitar 93 persen. Kondisi ini tidak hanya mengancam Banjarnegara, tetapi juga berpotensi memengaruhi daerah lain di Jawa Tengah.
“Kondisi sedimentasi Waduk Mrica sudah mencapai 93% sehingga produksi energinya juga mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Amalia.
Amalia menambahkan, pemerintah daerah telah mengusulkan agar penanganan Waduk Mrica masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan dari Pemprov Jawa Tengah sangat diharapkan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah menginisiasi usulan PSN. Dukungan pemerintah provinsi sangat membantu, terutama dalam penguatan penanganan Waduk Mrica,” katanya.
Selain masalah waduk, Amalia juga menyoroti kondisi geografis Banjarnegara yang 70 persen wilayahnya merupakan kawasan rawan bencana. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam penataan wilayah dari hulu hingga hilir.
“Banjarnegara merupakan daerah yang rawan bencana. Kehadiran pemerintah provinsi sangat kami butuhkan, terutama sebagai mediator dengan pemerintah pusat,” jelas Amalia.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi memastikan pihaknya akan mendorong percepatan penanganan sedimentasi Waduk Mrica melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
“Waduk Mrica nanti akan kita dorong ke pusat. Kalau tidak salah ini berkaitan dengan proyek PLN. Kami akan bersurat dan mengawal agar sedimentasi bisa ditangani bersama-sama,” tegas Luthfi.
Luthfi menekankan bahwa persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus diselesaikan melalui kolaborasi lintas pihak. Pemprov Jawa Tengah akan berperan sebagai penghubung untuk memastikan berbagai persoalan pembangunan di daerah segera ditindaklanjuti.
