Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng di Palu, Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyoroti capaian makro ekonomi daerah serta sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian bersama.

Anwar Hafid menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari angka-angka. “Pembangunan tidak hanya soal capaian angka, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur.

Visi dan Misi Pembangunan Sulawesi Tengah

Gubernur menjelaskan visi pembangunan Sulawesi Tengah untuk periode 2025–2029, yakni “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.” Visi ini dijabarkan melalui empat misi utama:

  • Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  • Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.
  • Pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
  • Tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif.

Capaian Makro Ekonomi dan Keuangan Daerah

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp4,95 triliun. Meskipun menghadapi tekanan fiskal, implementasi Program “9 Berani” dinilai berhasil mendorong capaian indikator makro pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 mencapai 8,47 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,05 persen. Capaian ini menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat kedua secara nasional, setelah Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan dari 11,04 persen pada September 2024 menjadi 10,52 persen pada September 2025, yang berarti berkurang sekitar 12.950 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka juga sedikit menurun dari 2,94 persen menjadi 2,92 persen.

Indeks Gini menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat, menurun dari 0,309 menjadi 0,277. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut meningkat dari 72,24 menjadi 72,82, masuk dalam kategori tinggi.

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti beberapa isu strategis daerah yang memerlukan penanganan serius:

  • Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Terdapat 78.054 unit RTLH di 13 kabupaten/kota. Gubernur menekankan pentingnya intervensi anggaran berkelanjutan untuk program perbaikan rumah masyarakat.
  • Peredaran Narkoba: Isu ini memerlukan pendekatan kolaboratif dan masif, tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat hingga tingkat desa.
  • Konflik Agraria: Terutama terkait lahan perkebunan sawit yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Gubernur meminta dukungan DPRD dalam penyelesaian konflik ini guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
  • Lingkungan Hidup: Penataan izin pertambangan rakyat (IPR) menjadi krusial agar aktivitas pertambangan dapat dikendalikan dan tidak merusak lingkungan. Revisi tata ruang kabupaten/kota juga didorong untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menutup penyampaiannya, Gubernur Anwar Hafid berharap dukungan penuh dari DPRD dalam menjalankan berbagai program prioritas daerah, termasuk penguatan kebijakan penganggaran di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat, demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.