Gejolak pasar saham Indonesia memicu kegelisahan di tengah masyarakat setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sekitar 16 persen. Situasi ini diperparah dengan derasnya arus dana asing keluar, yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, dan mengancam lapangan kerja.
Kondisi pasar modal semakin genting menyusul pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai situasi ini sebagai alarm keras bagi negara.
Menurut Bamsoet, pasar membaca peristiwa ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan sinyal rapuhnya tata kelola pasar modal Indonesia. “Yang terjadi di bursa dalam beberapa hari terakhir adalah alarm serius. Ini peringatan dini bahwa stabilitas pasar keuangan sangat bergantung pada persepsi global. Negara wajib hadir memastikan kesinambungan kepemimpinan di BEI dan OJK agar ruang spekulasi segera tertutup,” kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Bamsoet menganggap pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman, diikuti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan jajaran pengawas pasar modal, sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun, ia mengingatkan bahwa di mata investor, kekosongan kepemimpinan justru memicu ketidakpastian baru.
“Dalam kondisi pasar yang bergejolak, kepastian adalah kebutuhan utama. Proses pengisian pimpinan BEI dan OJK harus cepat, transparan, dan kredibel. Jangan sampai kekosongan ini diterjemahkan pasar sebagai lemahnya kontrol negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan di pasar saham tidak hanya berhenti di layar perdagangan. Arus modal keluar (capital outflow) yang berkelanjutan berpotensi menekan rupiah, memicu inflasi, dan menggerus daya beli masyarakat. Jika tekanan ini merembet ke sektor riil, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menghantam kawasan industri dan kota-kota besar.
Lebih lanjut, Bamsoet menilai dunia investasi saat ini tidak lagi memisahkan ekonomi dari politik. Arah kebijakan fiskal, belanja negara, serta independensi bank sentral dan otoritas keuangan menjadi pertimbangan utama investor. “Investor asing melihat kebijakan ekonomi dan politik sebagai satu kesatuan. Ketika ada keraguan pada salah satunya, pasar langsung bereaksi keras,” ujarnya.
Untuk mengatasi gejolak ini, Bamsoet mendorong pemerintah memperkuat komunikasi publik yang terpadu dan konsisten. Pesan yang disampaikan harus memberikan kepastian bahwa sistem keuangan tetap terkendali dan pengawasan berjalan efektif. Ia menekankan bahwa pernyataan yang saling bertabrakan justru dapat memperbesar kepanikan.
Terakhir, Bamsoet berharap gejolak ini menjadi titik balik pembenahan pasar modal. Reformasi tata kelola, transparansi emiten, perbaikan struktur kepemilikan saham, serta penguatan basis investor domestik perlu dipercepat agar pasar tidak terus bergantung pada sentimen asing. “Negara harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tegas. Jika dikelola dengan tepat, krisis kepercayaan ini bisa menjadi momentum penguatan tata kelola. Jika diabaikan, dampaknya bisa meluas dan memukul ekonomi nasional,” tutup Bamsoet.
