Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyatakan Indonesia masih memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah gejolak global. Pernyataan ini muncul menyusul meningkatnya ketidakpastian akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
“Risiko dari konflik ini memang nyata, tapi bukan berarti tidak bisa dikelola. Kuncinya ada direspons kebijakan. Selama fiskal dan moneter bisa jalan seirama dan kredibel, kita masih punya ruang untuk menjaga stabilitas di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian ini,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Menurut Yusuf, titik paling krusial dari konflik tersebut adalah potensi gangguan di Selat Hormuz. Kondisi ini dapat memicu reaksi pasar berupa kenaikan harga minyak dunia dan eskalasi ketidakpastian global. Dampaknya langsung terasa di Indonesia yang masih mengimpor minyak, menyebabkan beban subsidi membengkak dan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa antisipasi yang tepat, ruang fiskal akan semakin sempit dan risiko defisit APBN melebar tetap ada.
Menyikapi hal tersebut, Yusuf menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menambah subsidi. Ia menyarankan perlunya efisiensi dan penataan ulang belanja negara. “Program-program besar perlu dilihat lagi prioritas, mana yang dampaknya langsung ke masyarakat dan mana yang bisa ditunda atau disesuaikan. Selain itu, subsidi juga perlu makin tepat sasaran supaya tidak boros dan benar-benar melindungi kelompok yang paling rentan,” jelasnya.
Di sisi pasar keuangan, konflik ini mendorong investor untuk menahan risiko, yang berujung pada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pelemahan pasar saham, dan kenaikan yield obligasi. Dalam konteks ini, peran Bank Indonesia (BI) menjadi sangat vital. Suku bunga acuan dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan daya tarik aset domestik dan meredam tekanan nilai tukar, meskipun perlu perhitungan cermat agar tidak terlalu menekan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kebijakan makroprudensial juga dapat dioptimalkan, misalnya dengan memastikan likuiditas perbankan tetap memadai. Langkah ini bertujuan agar penyaluran kredit tidak terhambat, sehingga stabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan aktivitas ekonomi secara berlebihan.
“Menurut saya yang paling krusial justru koordinasi. Ketika fiskal menunjukkan disiplin lewat efisiensi dan penajaman belanja, dan moneter responsif menjaga stabilitas, itu akan terbaca positif oleh pasar. Investor melihat bahwa kebijakan kita terarah dan terkendali,” tegas Yusuf.
Ia menambahkan, “Sebaliknya, kalau fiskal melebar tanpa kontrol sementara moneter harus menahan tekanan sendirian, biasanya pasar akan lebih reaktif dan volatilitas meningkat.”
