Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat. Namun, Yona menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini harus terukur dan terarah.
“Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH setiap Jumat karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus benar-benar terukur dan terarah,” ujar Yona pada Rabu (1/4/2026).
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu juga menekankan pentingnya sistem monitoring yang kuat dari setiap perangkat daerah. Menurutnya, tanpa pengawasan yang jelas, kebijakan WFH berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan hanya menjadi formalitas.
“Program WFH ini harus dijalankan dengan sistem monitoring yang tepat oleh setiap perangkat dinas, sehingga kinerja ASN tetap terjaga dan tidak hanya formalitas saja,” tegasnya.
Yona menilai tujuan WFH tidak boleh berhenti pada efisiensi anggaran operasional semata. Kebijakan ini juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
“Targetnya harus jelas, salah satunya bagaimana kebijakan ini bisa benar-benar mengurangi konsumsi BBM hingga 20 persen, bukan hanya efisiensi di atas kertas,” jelasnya.
Selain itu, Yona juga menanggapi wacana penggunaan transportasi publik bagi ASN. Ia menilai langkah tersebut bisa menjadi solusi konkret dalam mendukung efisiensi energi sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan transportasi umum di Surabaya.
“Wacana penggunaan transportasi publik oleh ASN, meskipun hanya satu hari dalam seminggu, bisa menjadi solusi untuk penghematan BBM sekaligus momentum meningkatkan penggunaan transportasi publik di Surabaya,” tuturnya.
Meski demikian, Yona mengingatkan bahwa penggunaan transportasi publik harus didukung dengan kualitas layanan yang memadai. Aspek keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu menjadi faktor penting agar kebijakan ini berjalan efektif dan diterima masyarakat.
“Hal ini harus didukung dengan jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan, sehingga ASN dan masyarakat merasa yakin untuk beralih ke transportasi publik,” tegasnya.
Terakhir, Yona mengingatkan agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan WFH. Ia menilai skema WFH harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ini yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” pungkas Yona.
