Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah adanya laporan mengenai kualitas makanan yang dinilai tidak layak untuk pemenuhan gizi anak.
“Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kasus distribusi MBG,” kata Mutmainah di Palu, Selasa (24/2/2026). Ia menanggapi laporan dari Kepala SDN 6 Kayumalue Ngapa yang menyebut makanan disajikan tidak memenuhi standar gizi.
Mutmainah juga mempertanyakan kinerja tim ahli gizi yang terlibat dalam program ini. “Selain evaluasi SPPG sebagai penyedia MBG, tim ahli gizi perlu di pertanyakan kinerjanya,” tegasnya.
Menurut Mutmainah, anggaran MBG yang sangat besar, bahkan memotong anggaran infrastruktur daerah, tidak sejalan dengan implementasi di lapangan. Ia menilai berbagai persoalan dalam penyediaan MBG lebih berorientasi pada keuntungan semata, bukan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah pusat.
“Saya merasa program MBG bukan memberikan perbaikan nutrisi gizi bagi anak-anak, namun menjadi praktik bisnis kelompok tertentu berbasis program pemerintah,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan apakah pengelola dapur MBG, tim ahli gizi, serta tim monitoring dan evaluasi telah bertugas sesuai standar operasional.
Kritik Kualitas Makanan MBG di Palu
Sebelumnya, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dibagikan pada hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadan di Kota Palu menuai sorotan tajam. Orang tua siswa dan kalangan guru mengkritik menu MBG kering yang diterima siswa dinilai jauh dari harga porsi Rp 15.000 per anak dan tidak memenuhi standar gizi.
Kritik ini mencuat setelah sebuah video yang diunggah akun Facebook @Pinky Lidya Zweety viral pada Senin (23/2/2026). Video tersebut memperlihatkan orang tua murid dari SDN Bumi Sagu yang terkejut melihat MBG anaknya hanya berisi sebiji perkedel jagung dan sebungkus kecil kacang goreng yang dikemas dalam plastik kresek.
Senada dengan itu, akun Facebook @Olin juga meminta perhitungan harga MBG yang diterima anaknya. “Silahkan nilai berapa ini, apakah layak dinilai Rp15 ribu,” tulisnya, merujuk pada menu anaknya yang hanya sepotong roti ukuran kecil, sebiji telur rebus, dan satu buah jeruk.
Ancaman untuk memviralkan MBG yang buruk juga datang dari akun @Syarifah Ifah pada Selasa (24/2/2026). Sementara itu, akun @Wahidah Wati, seorang guru di Kayumalue, meminta perhatian serius dari pemerintah setempat. “Jadi, mohon Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur dan Bapak Presiden agar ini menjadi perhatian. Kalau seperti ini kan sama halnya dengan pembodohan,” kata Wahidah.
Unggahan mengenai MBG di hari pertama sekolah pada bulan puasa tersebut langsung dibanjiri komentar warganet. Banyak yang mempertanyakan transparansi dan kredibilitas penggunaan anggaran oleh pengelola dapur MBG. Sebagian warganet bahkan menyarankan agar program ini dihentikan selama bulan puasa, dengan perbandingan takjil di masjid yang dinilai lebih baik. Orang tua murid berharap ada pengawasan lebih ketat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak.
