Program Optimasi Lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kabupaten Jember menuai sorotan tajam. Sejumlah warga dan petani di Kecamatan Bangsalsari menduga adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Dugaan ini mencuat setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bersama Komisi B DPRD Jember. Sidak tersebut menemukan beberapa titik Oplah yang belum beroperasi dan diduga mengalami kendala pengelolaan air. Padahal, berdasarkan informasi pada papan proyek, anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp90 juta per titik.
Warga Duga Mark Up Anggaran
Sundari, salah satu warga Bangsalsari, mengungkapkan bahwa nilai pembangunan yang tertera tidak sebanding dengan kondisi fisik di lapangan. Ia menyebut adanya selisih signifikan yang perlu dipertanggungjawabkan.
“Perhitungan teknis yang kami himpun, serta informasi yang kami dapat, estimasi biaya pengerjaan maksimal hanya berkisar di angka Rp40 juta sampai Rp45 jutaan. Sementara di papan informasi tertulis Rp91.500.069. Terdapat selisih signifikan yang perlu dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Sundari pada Kamis (19/2/2026).
Menurut Sundari, warga dan petani telah beberapa kali mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Jember untuk mengawal program ini. Ia menegaskan bahwa pengawasan dilakukan demi memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara tepat sasaran.
“Kami mengawal agar anggaran negara digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan petani, bukan untuk kepentingan oknum tertentu,” tegasnya.
Warga mendesak dinas terkait untuk segera membuka dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), mekanisme pencairan dana, serta laporan realisasi fisik dari 107 kelompok tani (poktan) penerima program Oplah di Kabupaten Jember. Sundari menyatakan kesiapan pihaknya untuk menempuh jalur hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami akan menempuh banyak jalur, pertama secara politik melalui Komisi B, kami akan gugat melalui PN Jember, dan jika ada indikasi pidananya kami akan melapor ke kejaksaan,” katanya.
DPRD Jember Dukung Pengawalan Warga
Anggota Komisi B DPRD Jember, Khurul Fatoni, turut menyoroti ketidakhadiran Ketua Poktan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan dinas terkait dalam RDP yang digelar di ruang Komisi B. Ia melihat adanya dugaan kuat penyimpangan di wilayah Bangsalsari.
“Di Bangsalsari ini menurut saya sangat kuat dugaan penyimpangan itu. Maka dari itu, saya sangat mendukung teman-teman dari Bangsalsari untuk melanjutkan pengawalan,” ujarnya.
Fatoni juga mendorong Komisi B untuk kembali turun ke lapangan guna membuka secara terang benderang pelaksanaan 107 titik Oplah di Kabupaten Jember. Ia menegaskan kesiapannya untuk mendampingi dan mengawasi proses tersebut.
“Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, saya yakin tinggal kirim datanya. Saya siap melakukan pendampingan serta pengawasan,” pungkasnya.
