DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk wilayah. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dini terhadap potensi penyebaran Virus Nipah (NiV) yang berisiko masuk ke Indonesia.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa kewaspadaan harus dibangun sejak awal, meskipun hingga saat ini belum ada kasus konfirmasi Virus Nipah di Indonesia. Ia menekankan pentingnya respons cepat berdasarkan pengalaman pandemi COVID-19.
“Sejak mendapat informasi tentang Virus Nipah, saya langsung meminta Kepala Dinas Kesehatan menyiapkan langkah pencegahan serta skenario penanganan jika virus tersebut masuk ke Indonesia,” ujar Sri Untari di Surabaya, Minggu (8/2).
Menurut Sri Untari, pelajaran dari pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh terlambat dalam mengambil tindakan. “Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus baru bertindak. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan sejak dini,” tegasnya.
Jawa Timur, sebagai provinsi agraris, dinilai memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyebaran virus zoonotik. Hal ini disebabkan oleh intensitas interaksi antara manusia dengan ternak serta satwa liar, termasuk kelelawar buah yang dikenal sebagai reservoir alami Virus Nipah.
Mitigasi yang efektif, lanjut Sri Untari, harus berbasis data ilmiah. Ini mencakup penguatan surveilans zoonosis, pemantauan hewan pembawa virus, serta peningkatan kesiapan laboratorium kesehatan daerah. Langkah-langkah ini dianggap krusial mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan distribusi ternak di Jawa Timur yang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit.
Komisi E DPRD Jatim menyatakan kesiapannya untuk mengawal kebijakan dan dukungan anggaran guna memperkuat kesiapsiagaan daerah. Selain itu, Sri Untari juga menyoroti pentingnya penyusunan standar prosedur operasional (SOP) penanganan penyakit zoonotik di seluruh fasilitas kesehatan, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk mencegah hoaks dan kepanikan berlebihan.
