Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menilai pemerintah telah mengambil langkah antisipatif yang krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional. Apresiasi ini disampaikan di tengah meningkatnya risiko krisis energi akibat eskalasi konflik geopolitik global yang memicu guncangan pada pasar energi dunia, pada Selasa (14/4/2026).
Sarmuji menyoroti situasi global yang penuh tantangan. “Kita menghadapi situasi global yang tidak mudah. Konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu guncangan besar pada pasar energi dunia,” kata Sarmuji dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Ia secara khusus mengapresiasi kinerja pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang dinilai cepat dan bekerja keras dalam menjaga stabilitas energi nasional.
Legislator bidang perdagangan dan perindustrian itu menjelaskan bahwa harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir kembali menembus kisaran 100 dolar AS per barel, bahkan sempat berada di level sekitar 102–106 dolar AS per barel.
Kondisi pasar energi global diperparah oleh gangguan distribusi di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Dalam skenario terburuk, Sarmuji memperingatkan, harga minyak dunia berpotensi meningkat hingga mendekati 150 dolar AS per barel apabila konflik terus bereskalasi.
Situasi ini, menurut Sarmuji, membuat upaya mencari sumber pasokan energi alternatif menjadi semakin sulit karena banyak negara berebut sumber energi yang sama. “Karena itu, langkah cepat pemerintah menjadi sangat krusial. Menteri ESDM bahkan harus melobi banyak negara untuk mengamankan stok energi nasional,” ujar dia.
Pemerintah, lanjut Sarmuji, telah melakukan berbagai langkah antisipatif yang tepat. Langkah-langkah tersebut meliputi menjaga stok energi, mengamankan rantai pasok, hingga memperkuat diplomasi energi dengan negara-negara mitra.
Sarmuji menekankan pentingnya langkah-langkah tersebut untuk mencegah dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional, termasuk risiko inflasi dan gangguan distribusi energi.
Selain itu, penguatan ketahanan energi nasional juga perlu diiringi dengan percepatan diversifikasi energi. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. “Kita harus memperkuat fondasi energi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagian penting dari upaya tersebut,” pungkasnya.
