Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan publik. Penegasan ini disampaikan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Acara ini berlangsung di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Menghadapi Dinamika Geopolitik dan Krisis Ekonomi
Dalam arahannya, Djamari Chaniago menyoroti bahwa pemerintah pusat dan daerah saat ini menghadapi tantangan global yang berdampak langsung terhadap kondisi nasional. Tantangan tersebut meliputi ketidakpastian geopolitik, krisis ekonomi dunia, hingga ancaman stabilitas sosial.
“Kita berpikir dan bekerja keras dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak ada satu pun negara yang tidak terdampak,” ujar Djamari.
Meski demikian, pemerintah, kata Djamari, tetap berupaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak krisis secara langsung. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program prioritas pemerintah, seperti pembangunan rumah rakyat, koperasi merah putih, hingga penguatan sektor pertahanan nasional.
Menurut Djamari, seluruh program tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi dan kekompakan seluruh unsur Forkopimda di daerah. “Satu daerah tidak mungkin berjalan baik kalau tidak bersama-sama semua unsur yang ada di daerah. Tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama-sama,” tegasnya.
Pentingnya Komunikasi Publik dan Penguasaan Ruang Digital
Djamari juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian para pemimpin daerah dalam bersikap dan berkomunikasi di ruang publik. Hal ini krusial mengingat masyarakat yang semakin kritis dan sensitif terhadap berbagai isu.
“Jangan sampai ucapan, perilaku, dan sikap para pemimpin melukai hati rakyat. Rakyat membutuhkan kita bekerja keras untuk kepentingan mereka,” katanya.
Selain itu, Menko Polhukam menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital oleh pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Menurutnya, pemerintah harus aktif menghadirkan informasi yang cepat, terbuka, dan akurat agar ruang publik tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan. “Kalau masyarakat kekurangan informasi, maka ruang itu akan diisi oleh informasi yang salah dan menyesatkan,” ujarnya.
Djamari juga meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda responsif terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat guna mencegah konflik berkembang lebih luas. “Kalau ada keresahan di masyarakat, datangi dan selesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat menunggu kehadiran kita,” imbuhnya.
Penguatan Tiga Elemen Stabilitas Daerah
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan tiga elemen utama penjaga stabilitas daerah. Ketiga elemen tersebut adalah Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penanggulangan Konflik Sosial (TPKS).
“Tiga elemen ini sangat penting menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Forkopimda harus kompak, FKUB harus aktif, dan daerah perlu memiliki tim penanggulangan konflik sosial yang bekerja secara proaktif,” ujar Tito.
Program Strategis Sektor Perumahan Rakyat
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program strategis pemerintah di sektor perumahan rakyat. Program-program tersebut meliputi percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program bedah rumah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Menurut Maruarar, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil sesuai arahan Presiden RI. “Negara harus hadir mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni,” katanya.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap penguatan sinergi Forkopimda mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah tantangan global dan dinamika ruang digital yang terus berkembang.
