Korps Sabhara Baharkam Polri mendorong PT Timah Tbk untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) secara penuh dalam upaya mengamankan aset strategis negara. Dorongan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tata Kelola Pertambangan Timah” yang digelar di Graha Timah, Pangkal Pinang, Selasa (10/3/2026).
Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri S.IK., M. PSDM, yang hadir sebagai narasumber utama, memaparkan strategi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) berbasis risiko. Ia menekankan bahwa pengamanan tambang di era modern tidak lagi hanya mengandalkan penjagaan fisik, melainkan integrasi antara teknologi, regulasi, dan pendekatan sosiologis.
“Kami mendorong PT Timah Tbk untuk sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). Ini adalah kunci untuk meminimalisir human error dan memastikan respon cepat terhadap gangguan kamtibmas,” ujar Brigjen Suhendri di hadapan jajaran direksi PT Timah Tbk dan pejabat utama Polda Kep. Babel.
Selain aspek manajemen, FGD ini juga menyoroti penegakan hukum di sektor pertambangan. Narasumber dari Bareskrim Polri menegaskan komitmen Polri dalam memberantas tambang ilegal yang menjadi akar permasalahan pidana di wilayah Bangka Belitung. Menariknya, Polri kini mengedepankan paradigma Restorative Justice dalam penegakan hukum ekonomi, yang lebih fokus pada pemulihan ketimbang sekadar pemidanaan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, serta pemangku kepentingan dari TNI, termasuk Danrem 045 dan Danlanal, perwakilan BIN, dan jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung. Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan tata kelola pertambangan timah ke depan menjadi lebih transparan, aman, dan memberikan kontribusi maksimal bagi negara.
