Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengumumkan bahwa Generasi Z (Gen Z) mendominasi struktur penduduk di wilayah tersebut. Kelompok usia yang lahir pada akhir 1990-an hingga awal 2010-an ini mencapai 26,40 persen dari total populasi.
Kepala BPS Sulawesi Tengah, Daryanto, di Palu pada Sabtu (16/5/2026) menjelaskan, dominasi Gen Z ini diikuti oleh Generasi Milenial yang mencapai 24,41 persen. Data tersebut merupakan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025.
Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2025
Supas 2025 mencatat, jumlah penduduk Sulteng pada tahun tersebut mencapai 3,16 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,17 persen per tahun. Survei ini dilaksanakan di antara periode Sensus Penduduk 2020 dan Sensus Penduduk berikutnya pada 2030.
Daryanto menegaskan, “Dominasi gen Z dalam struktur penduduk Sulteng menunjukkan, daerah itu memiliki jumlah penduduk usia muda yang cukup besar dan potensial menjadi motor penggerak pembangunan di masa depan.”
Angka Kelahiran dan Bonus Demografi
Lebih lanjut, BPS juga mencatat Kota Palu sebagai daerah dengan angka kelahiran total terendah di Sulteng, yakni 2,07 anak per perempuan. Sementara itu, angka kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Buol.
“Perbedaan angka kelahiran antarwilayah dipengaruhi berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, akses layanan kesehatan hingga pola kehidupan masyarakat di masing-masing daerah,” ucap Daryanto.
Selain itu, BPS melaporkan angka ketergantungan penduduk atau dependency ratio di Sulteng berada pada kisaran 46 persen. Ini berarti, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk usia nonproduktif (kelompok usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).
Daryanto menambahkan, “Sulawesi Tengah berada pada fase bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif.”
Ia menekankan bahwa bonus demografi merupakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, asalkan didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.
“Perlu menyiapkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, pelayanan kesehatan maupun penciptaan peluang kerja bagi generasi muda,” pungkas Daryanto.
