Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae: “Bansos Harus Tepat Sasaran, Kades Wajib Musyawarah Desa”

Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Moh Rizal Intjenae, menginstruksikan seluruh kepala desa (Kades) di wilayahnya untuk segera menggelar musyawarah tingkat desa. Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Jadi pemerintah daerah akan berkunjung ke masing-masing desa secara bergiliran guna mengumpulkan data kemiskinan di setiap wilayah termasuk menjamin bantuan sosial selama ini tidak disalahgunakan,” kata Rizal saat ditemui awak media di Sigi, Selasa (3/3/2026).

Rizal menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai instrumen vital dalam memperbaiki basis data warga kurang mampu yang selama ini dinilai belum sepenuhnya diperbarui. Ia berharap, melalui musyawarah ini, data kemiskinan dapat lebih akurat.

“Nantinya dalam musyawarah desa itu hadir Dinas Sosial dan dihadiri seluruh perangkat desa dan Tim Penggerak PKK masing-masing desa,” ucapnya.

Ia juga menugaskan seluruh perangkat desa, mulai dari RT hingga kepala dusun, untuk bersama-sama memetakan kondisi riil masyarakat di lapangan. Hal ini bertujuan agar identifikasi penerima bantuan lebih presisi.

“Tugasnya cukup mudah yakni merumuskan dan memastikan siapa saja masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan, termasuk kategori miskin ekstrem,” sebutnya.

Menurut Rizal, salah satu faktor yang masih memengaruhi tingginya angka kemiskinan di Sigi adalah adanya warga yang sudah meninggal dunia namun namanya masih tercatat sebagai warga kategori miskin. Kondisi ini menyebabkan data tidak valid dan bansos tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Rizal meminta setiap desa untuk benar-benar turun langsung memeriksa kondisi warganya. “Silakan desa-desa bisa melalui pendekatan berbasis RT dan Dusun sebab lebih efektif karena perangkat di tingkat paling bawah mengetahui secara detail kondisi sosial ekonomi masyarakatnya,” kata dia.

Ia menjelaskan, apabila sistem pendataan partisipatif seperti ini diterapkan secara konsisten di seluruh desa, maka angka kemiskinan di Sigi dapat ditekan lebih jauh. “Harapannya seluruh bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah akan semakin tepat sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di Kabupaten Sigi pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,47 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,06 persen. Total penduduk Kabupaten Sigi pada tahun 2025 mencapai 273,2 ribu jiwa, dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 28.604 jiwa.