Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Delis J Hehi, menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Jakarta pada Jumat (20/2/2026). Pertemuan ini membahas kondisi infrastruktur daerah yang mendesak dan membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
Delis J Hehi mengungkapkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan di Morut berada dalam kondisi rusak parah. “Kami masih buruh intervensi mendesak dari pemerintah pusat untuk perbaikan sejumlah infrastruktur daerah,” kata Delis J Hehi melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu, Jumat.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Morut tahun 2025, dari total 784,96 kilometer jalan kabupaten, sepanjang 535,68 kilometer atau sekitar 68,24 persen masih dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi mobilitas masyarakat, terutama dalam mengakses layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi.
“Infrastruktur jalan bukan sekadar konektivitas, tetapi menyangkut keselamatan dan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya, menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur bagi kesejahteraan warga.
Ia juga mengemukakan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk intervensi pemerintah pusat. Sebagai contoh, Delis menyoroti keterbatasan akses infrastruktur di Desa Salubiro, di mana warga harus menandu pasien dan berjalan kaki sejauh 19,5 kilometer melewati lereng gunung untuk mencapai fasilitas kesehatan.
“Ini realitas kami hadapi yang seharusnya tidak boleh terus terjadi. Kami berharap ada dukungan konkret dari pemerintah pusat supaya ketimpangan akses infrastruktur bisa segera dituntaskan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Morut mengusulkan penanganan tiga koridor utama, yaitu Koridor Tanakuraya-Salubiro, Koridor Panca Makmur-Tontowea, dan Koridor Mohoni-Petumbea. Selain itu, diusulkan pula pembangunan 10 jembatan, termasuk Jembatan Lijo Sungai Bongka sepanjang 120 meter dan Jembatan Parangisi sepanjang 100 meter.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa wilayah dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat akan menjadi perhatian dalam perencanaan nasional. “Bappenas akan memberikan perhatian khusus pada titik-titik krusial yang dipaparkan, terutama koridor yang menghubungkan desa-desa terisolir. Kami akan mengawal koordinasi dengan kementerian terkait supaya penanganan infrastruktur di Morowali Utara dapat terintegrasi dalam program prioritas nasional,” kata dia.
Rachmat Pambudy juga mengapresiasi langkah proaktif Bupati Morowali Utara dalam memaparkan data detail dan gambaran faktual kondisi lapangan. “Infrastruktur jalan dan jembatan memang merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi, sekaligus akses pelayanan kesehatan,” tambahnya.
