Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan langsung sejumlah persoalan krusial yang dihadapi daerahnya kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam audiensi di Jakarta pada Selasa (28/4/2026). Didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati Haerul menyoroti kendala program Sekolah Rakyat dan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warganya.
Program Sekolah Rakyat Terkendala Lahan dan Fasilitas
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haerul menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang telah berjalan dua tahun di Lombok Timur masih menghadapi masalah serius terkait lahan dan fasilitas. Ia melaporkan, sebanyak 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) saat ini masih menumpang belajar di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek.
Selain itu, 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terpaksa menumpang di eks Akper Sakra. Bupati mengaku telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat, sesuai informasi awal. Namun, informasi terbaru menyebutkan lahan yang dibutuhkan adalah 7 hektare. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk keberlangsungan program tersebut.
Penonaktifan 130.000 Peserta BPJS Kesehatan Memberatkan APBD
Selain Sekolah Rakyat, Bupati Haerul juga menyampaikan masalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia menyebutkan bahwa sebanyak 130.000 warga Lombok Timur telah dinonaktifkan kepesertaannya. Padahal, pada tahun 2026 ini, Pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk membayar kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat, meningkat dari Rp80 miliar pada tahun sebelumnya.
Penonaktifan ini dinilai akan sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur. “Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp50 miliar. Meskipun pendapatan daerah kami sedang meningkat, angka sebesar itu tetap sangat berat untuk pembayaran BPJS,” terang Bupati Haerul.
Sementara itu, untuk Bantuan Sosial (Bansos), Bupati memastikan kondisinya relatif aman karena telah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Tanggapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan sejumlah arahan. Terkait Sekolah Rakyat, ia menegaskan bahwa sejak awal program, kepala daerah diminta untuk fokus dan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan.
Mengenai BPJS Kesehatan, Mensos menjelaskan bahwa 70.000 dari 130.000 jiwa yang dinonaktifkan telah sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia memastikan bahwa meskipun ada penonaktifan, sebanyak 72.000 jiwa telah diaktifkan kembali dengan sasaran yang sesuai kriteria layak.
“Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari pusat. Sedangkan yang tidak tertanggung dari pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah,” pungkas Mensos.
