Angka Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kediri menunjukkan tren positif dengan penurunan signifikan hingga mencapai 4,71 persen. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan berbagai program ketenagakerjaan yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengungkapkan, angka TPT sempat mengalami lonjakan pada tahun 2022. “Pada 2022 sempat mengalami lonjakan eksponensial karena ada Covid 19, (sedangkan) dari tahun 2024 ke 2025 jumlah pengangguran berkurang sekitar 11.000 jiwa,” terang Mas Dhito, sapaan akrabnya, pada Rabu, 1 April 2026.
Strategi Penurunan Angka Pengangguran
Sebelumnya, pada tahun 2021, TPT Kabupaten Kediri tercatat sebesar 5,15 persen, kemudian melonjak menjadi 6,83 persen pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19. Namun, berkat intervensi dan kebijakan strategis, TPT berangsur membaik pada tahun-tahun berikutnya.
Penurunan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja. Selain itu, upaya hilirisasi juga digencarkan melalui perluasan kesempatan kerja, seperti program padat karya dan penyelenggaraan job fair.
Optimalisasi sistem informasi pasar kerja melalui aplikasi E-Kerjo juga turut berkontribusi dalam peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja. Untuk mendukung program-program ini, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran lebih dari Rp14,44 miliar, yang mencakup pelatihan, penempatan tenaga kerja, hingga fasilitasi dunia usaha.
Target di Bawah Rata-rata Provinsi
Mas Dhito menambahkan, berbagai strategi keberlanjutan juga terus disiapkan, meliputi pemberian insentif bagi dunia usaha, kemudahan perizinan, serta penyusunan roadmap tenaga kerja makro untuk periode 2026–2030.
“Harapannya setelah saya purna nanti bisa dibawah rata-rata Povinsi, karena provinsi ada di bawah 3,88, sedangkan saat ini kita berada di bawah rata-rata nasional,” jelas Mas Dhito.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kunci keberhasilan program. Sinergi ini memastikan intervensi terhadap TPT lebih tepat sasaran.
Ibnu juga menyoroti waktu penyelenggaraan job fair yang strategis. “Kami selenggarakan job fair sekitar bulan Mei. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja,” pungkasnya, merujuk pada waktu yang tidak berselang lama dengan masa kelulusan sekolah.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penurunan TPT bukan sekadar angka, melainkan upaya untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
