Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menegaskan pentingnya data yang akurat dan mutakhir sebagai instrumen krusial dalam perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan program sosial. Penekanan ini disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Senin (9/3/2026).
“Data merupakan salah satu instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, kebijakan yang diambil pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran,” ujar Rusli Moidady.
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pentingnya data yang presisi dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.
DTSN sebagai Acuan Bersama
Melalui Peraturan Menteri Sosial tersebut, pemerintah memperkenalkan DTSN sebagai inisiatif untuk menyatukan berbagai data sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya tersebar di berbagai sumber. Dengan adanya DTSN, diharapkan pemerintah pusat maupun daerah memiliki acuan yang seragam dalam merumuskan dan melaksanakan program sosial secara lebih efektif dan efisien.
Bupati Rusli Moidady menjelaskan bahwa pemutakhiran data merupakan pekerjaan penting yang membutuhkan keterlibatan dan sinergi dari berbagai pihak. Ini meliputi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, hingga para pendamping sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat memahami mekanisme pengumpulan data sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mengingat data memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan serta berbagai program pembangunan daerah,” tambahnya.
Komitmen dan Integritas dalam Pendataan
Rusli Moidady juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendataan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berkomitmen. Hal ini krusial agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Dengan demikian, setiap program bantuan dan intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah berharap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, serta penguatan perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa kualitas data yang baik akan sangat berpengaruh terhadap formulasi kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, kerja sama dan komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan optimal.
Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya para kepala desa. Keterlibatan mereka dinilai sangat penting untuk memastikan data yang dihimpun mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
