Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal. Langkah ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah NTB melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, di Mataram, Rabu (18/02/2026), menegaskan pentingnya kebijakan tersebut. “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal yang ada di sekitar wilayah layanan dengan tetap memperhatikan kualitas bahan baku,” kata Aryadi.
Menurut Aryadi, pemanfaatan bahan pangan lokal merupakan strategi krusial agar belanja pemerintah melalui program MBG dapat memberikan efek berganda bagi ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa penggunaan bahan pangan lokal dalam pemberian makan siang gratis bagi para pelajar berkontribusi signifikan dalam menghidupkan perekonomian dan menumbuhkan industri lokal.
“Penggunaan bahan pangan lokal sangat penting, selain berkontribusi untuk menghidupkan perekonomian dan tumbuhnya industri lokal juga tersedia beragam potensi bahan pangan lokal yang berkualitas,” ujar Aryadi.
Dalam struktur Satuan Tugas MBG, BRIDA NTB berperan sebagai anggota Bidang Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor. Posisi ini memungkinkan BRIDA mengawal arah kebijakan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.
Program MBG di NTB memiliki skala yang masif, dengan 531 unit SPPG yang beroperasi aktif dan menyasar 1,92 juta penerima manfaat. Skala besar ini membuka peluang signifikan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG, sehingga memperkuat ekonomi akar rumput.
Meski demikian, Koordinator Pokja Sosial dan Kependudukan, Lalu Suryadi, mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi MBG. Tantangan tersebut meliputi keterlambatan distribusi, kasus keracunan makanan, serta infrastruktur SPPG yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional.
Suryadi juga menyoroti perlunya variasi dan diversifikasi menu. Hal ini mengingat masih ditemukan siswa yang kurang menyukai menu yang disajikan oleh petugas SPPG. Menanggapi keluhan masyarakat di lapangan, Suryadi mengusulkan peningkatan frekuensi monitoring dan evaluasi, terutama pada tahap penyiapan makanan sebelum distribusi, untuk memastikan kualitas dan penerimaan menu.
