Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu mencatat lonjakan signifikan pada jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang tahun 2025. Peningkatan ini terjadi di tengah tantangan pemerataan infrastruktur perdagangan yang masih belum merata di seluruh kecamatan.
Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ahwan Hadi, dalam keterangannya di Dompu pada Sabtu (31/1/2026), mengungkapkan bahwa berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes), jumlah UMKM pada 2025 mencapai 4.716 unit. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,25 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 4.092 unit.
“Peningkatan UMKM ini menunjukkan geliat ekonomi masyarakat yang cukup positif. Faktor pendorongnya antara lain dukungan bantuan permodalan, jaminan akses pasar, serta berbagai program pelatihan bagi pelaku UMKM,” kata Ahwan Hadi.
Meski demikian, pertumbuhan UMKM tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur perdagangan yang merata. Data BPS menunjukkan bahwa minimarket masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan, seperti Woja, Dompu, Kempo, Manggelewa, Hu’u, dan Pekat. Sementara itu, Kecamatan Pajo dan Kilo hingga akhir 2025 masih belum memiliki minimarket.
Kondisi serupa juga terlihat pada infrastruktur pasar tradisional. BPS mencatat bahwa tidak semua kecamatan di Dompu memiliki fasilitas pasar. Kecamatan Hu’u, Pajo, dan Kilo, misalnya, hingga saat ini belum memiliki pasar. Selain itu, keberadaan kelompok pertokoan sebagai pusat aktivitas perdagangan formal juga masih terbatas, hanya terdapat di Kecamatan Dompu, Kempo, dan Manggelewa, sedangkan kecamatan lainnya belum memiliki fasilitas serupa.
Menurut Ahwan Hadi, ketimpangan sebaran infrastruktur perdagangan ini berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok serta peluang pemasaran produk UMKM, khususnya di wilayah yang belum memiliki pasar maupun pusat pertokoan.
“Ke depan, data ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi, khususnya penyediaan sarana perdagangan yang lebih inklusif,” ujarnya.
BPS Dompu menegaskan komitmennya untuk terus memperbarui data potensi desa secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
