Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di Kantor Staf Presiden (KSP). Hal ini krusial untuk memastikan pengawalan program-program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Andreas dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Kepala KSP Muhammad Qodari di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026). Rapat tersebut beragendakan optimalisasi peran KSP dalam koordinasi dan percepatan program prioritas pemerintah.
Menurut Andreas, penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknokratis yang memadai menjadi kunci keberhasilan kebijakan presiden. “Soal teknokrasi, ini sebenarnya dari awal, saya kira Pak Kepala bicara saja dengan Pak Presiden. Kalau kita problemnya teknokrasi, cari orang-orang teknokrat yang mampu untuk melaksanakan program-program itu,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan strategis tidak diisi oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi teknis memadai. Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi menghambat implementasi program di lapangan. “Program-program kebijakan presiden ini jangan sampai orang yang tidak mempunyai kemampuan teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan yang membutuhkan kemampuan teknokrasi yang tinggi,” tegas Andreas.
Sebagai contoh, Andreas menyoroti isu pengembangan energi panas bumi atau geotermal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Flores, yang kerap memicu perdebatan. “Misalnya, di dapil saya, satu isu yang sedang sangat kuat di NTT, Flores khususnya, itu soal geotermal. Banyak orang yang bicara soal geotermal ini tidak mengerti barang itu bagaimana. Jadi, akhirnya asal tolak, ada yang asal tolak, saling pro-kontra yang tidak produktif,” tuturnya.
Menurutnya, minimnya pemahaman teknis di ruang publik dapat memicu polemik yang tidak konstruktif. Padahal, program tersebut berpotensi menjadi kebijakan strategis bagi pembangunan energi nasional. “Ini menurut saya suatu hal yang seharusnya penting menjadi kebijakan karena bukan teknokrat yang bicara di situ,” tambahnya.
Untuk itu, Andreas mendorong KSP sebagai “mata dan telinga presiden” agar dapat berperan lebih aktif dalam menjembatani persoalan tersebut. KSP diharapkan mampu memastikan komunikasi kebijakan berbasis data dan keahlian teknis. “KSP bisa menjadi penyambung, penghubung untuk mengatasi bottleneck (hambatan) seperti yang tadi disampaikan sehingga program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkas Andreas.
