Pengusaha angkutan pelayaran swasta mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera menghadirkan insentif. Desakan ini muncul setelah biaya operasional pelayaran melonjak drastis, terutama akibat fluktuasi nilai tukar dolar AS yang kini menyentuh Rp16.806,15 per dolar AS pada Senin (2/2/2026). Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam keberlangsungan distribusi barang dan mobilitas masyarakat antarwilayah.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Erwin H Poedjono, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen komponen biaya operasional perusahaannya sangat sensitif terhadap pergerakan kurs dolar AS. “Sekitar 80 persen komponen biaya operasional kami mengikuti kurs dolar AS, mulai dari suku cadang, perawatan, docking, hingga pemenuhan alat keselamatan,” kata Erwin pada Senin (2/2/2026).
Menurut Erwin, struktur biaya perusahaan menjadi kaku dan sulit ditekan karena standar keselamatan pelayaran yang mengacu pada Undang-Undang Pelayaran dan ketentuan internasional SOLAS wajib dipenuhi tanpa kompromi. Ia menegaskan, “Kami tetap memberikan layanan terbaik dengan standar keselamatan dan kenyamanan yang tidak berubah.”
Selain beban kurs, pelaku pelayaran swasta juga menghadapi kompetisi yang dinilai timpang dengan operator milik pemerintah atau BUMN. Erwin menjelaskan, operator BUMN mendapatkan subsidi Public Service Obligation (PSO) yang nilainya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat harga tiket penumpang. Subsidi PSO ini disesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan komponen biaya, ditambah dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan bantuan armada kapal.
“Kami harus bersaing dengan operator yang bisa menjual tiket lebih murah karena disokong PSO. Ini membuat posisi swasta sangat berat,” keluh Erwin.
Usulan Insentif dan Perbaikan Infrastruktur
Erwin berharap Kemenhub segera mengambil langkah konkret melalui kebijakan yang memberi ruang bernapas bagi pelayaran swasta. Beberapa usulan yang diajukan antara lain penurunan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya sandar, sertifikasi kapal, serta penyesuaian kebijakan perpajakan.
DLU juga meminta kesempatan yang sama untuk melayani rute keperintisan bersubsidi yang selama ini didominasi BUMN. “Kami juga meminta kesempatan yang sama untuk melayani rute keperintisan bersubsidi yang selama ini didominasi BUMN,” ujarnya.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur pelabuhan turut memperparah inefisiensi. Antrean sandar kapal menyebabkan pemborosan waktu dan lonjakan konsumsi bahan bakar akibat waktu tunggu yang panjang. Erwin mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengerukan alur masuk pelabuhan dan area dermaga yang mengalami pendangkalan.
Kondisi pendangkalan tersebut, menurut Erwin, berisiko terhadap keselamatan pelayaran dan berpotensi merusak sistem mesin kapal akibat lumpur yang terhisap. Ia memperingatkan, “Jika persoalan ini dibiarkan, keberlanjutan usaha dan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan terancam.”
