Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memperkuat sinergi untuk merancang strategi adaptif. Langkah ini diambil guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang diprediksi akan membawa efek rambatan terhadap perekonomian global dan nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan bahwa ketahanan ekonomi daerah tidak dapat berdiri sendiri. Menurutnya, penguatan harus dilakukan melalui sinergi lintas sektoral yang cepat dan adaptif.

“Diperlukan sinergi dan adaptasi yang cepat untuk menghadapi tantangan, sekaligus menangkap peluang di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini,” tegas Ibrahim melalui siaran tertulisnya, Minggu (5/4/2026).

Sepanjang tahun 2025, fundamental ekonomi Jawa Timur menunjukkan soliditas dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini menjadi modal penting yang harus dipertahankan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Sejalan dengan arahan BI, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti posisi strategis Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara. Untuk menjaga kesinambungan ekonomi, Pemprov Jatim memfokuskan strategi pada penguatan kerja sama perdagangan antar-daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

“Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jatim memegang peran vital dalam menjaga stabilitas pasokan Nusantara. Upaya ini terus kami dorong melalui percepatan hilirisasi komoditas strategis, penguatan rantai distribusi bahan baku olahan, hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” papar Khofifah.

Sebagai bentuk dukungan konkret dari sisi advisory, Bank Indonesia Jawa Timur telah menyerahkan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) triwulanan kepada Gubernur Jatim. Laporan ini juga menjadi rangkaian menuju East Java Economic Forum (EJAVEC) yang akan diselenggarakan pada September 2026 mendatang.

Tujuh Rekomendasi Kebijakan Utama

  • Pembangunan dan integrasi infrastruktur distribusi barang.
  • Percepatan investasi untuk mendukung hilirisasi industri, khususnya pada komoditas pertanian unggulan.
  • Penguatan ketahanan pangan dan agribisnis sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.
  • Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi syariah, dan UMKM, yang didukung optimalisasi penyaluran kredit produktif.
  • Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca-penerapan kebijakan opsen pajak.
  • Percepatan dan perluasan digitalisasi fiskal serta sistem pembayaran masyarakat.
  • Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan percepatan pemerataan kesejahteraan di kawasan perdesaan.