PELAKSANAAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus berjalan dengan evaluasi ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) kini memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai agenda utama. Langkah ini dinilai krusial demi memastikan seluruh proses penyediaan makanan, dari dapur hingga ke penerima manfaat, berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Sebagai bagian dari upaya penataan layanan, BGN telah menghentikan sementara operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, pada Jumat (13/3) menyatakan, penghentian ini bertujuan agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II. Yakni DKI Jakarta sebanyak 50 unit, Banten 62 unit, Jawa Barat (Jabar) 350 unit, Jawa Tengah (Jateng) 54 unit. Jawa Timur (Jatim) 788 unit dan DI Yogyakarta 208 unit,” terang Dony.
Dony menambahkan, BGN akan melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak. “Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” paparnya.
Tantangan Kepercayaan Publik dan Literasi Gizi
Di sisi lain, tantangan operasional program MBG harus terus dibenahi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Peneliti dan praktisi komunikasi perubahan perilaku dari Yayasan Cipta, Risang Rimbatmaja, mengamati bahwa citra program MBG di mata publik kian tereduksi.
Risang menyoroti perbedaan logika antara pengelola program dan masyarakat. “Logika pengelola program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), dan logika masyarakat itu berbeda. Secara statistik, insiden yang terjadi pada program MBG mungkin sangat kecil, hanya 0,00 sekian persen dari total porsi yang didistribusikan. Namun, bagi masyarakat, satu atau dua insiden saja sudah menjadi situasi yang menghebohkan,” jelasnya.
Menurut Risang, masyarakat tidak menggunakan ‘logika proporsi’ melainkan ‘logika ekspektasi’. Ketika realita di lapangan meleset dari harapan tinggi akan makanan bergizi yang aman, insiden sekecil apa pun dapat memicu reaksi keras. Hal ini memperkuat urgensi pengawasan SPPG tanpa kompromi.
“Lebih-lebih lagi tantangan MBG tidak hanya pada higienitas, tetapi juga pada esensi gizi itu sendiri. Berdasarkan pengamatan yang pernah saya lakukan di beberapa kota besar di Indonesia, literasi masyarakat mengenai konsep gizi seimbang masih memprihatinkan,” tutur Risang.
Pilar Gizi Seimbang dan Pola Makan Masyarakat
Gizi seimbang sejatinya memiliki dua pilar utama, yaitu keberagaman menu dan porsi yang tepat. Namun, pemahaman akan porsi ideal—piring yang dibagi proporsional untuk karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah—sering terabaikan.
Risang mengamati bahwa kritik masyarakat sering kali salah sasaran. “Masyarakat biasanya tidak melihat (keseimbangan gizi) itu. Mereka lebih sering memprotes jumlahnya yang dinilai sedikit, atau jenis lauknya apa. Padahal, esensinya ada pada ragam makanan yang mewakili kebutuhan tubuh dan ketepatan porsinya. Apabila dijalankan dengan pengawasan yang baik dan edukasi yang masif, MBG adalah kunci untuk menyelamatkan masa depan kesehatan Indonesia,” paparnya.
Fakta lain yang mengkhawatirkan adalah pola makan masyarakat Indonesia. Merujuk data kesehatan, angka konsumsi sayur dan buah sangat kritis. “Orang Indonesia itu makannya kacau. Data menemukan bahwa warga yang cukup makan sayur dan buah itu cuma sekitar 6 persen. Artinya, 94 persen masyarakat kita kurang makan sayur dan buah,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan maraknya Ultra Processed Food (makanan ultra-proses) atau makanan kemasan pabrik. Dampaknya fatal, yakni lonjakan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti kanker, stroke, dan diabetes yang berpotensi menyerang kelompok usia 40-50 tahun di masa depan.
Oleh karena itu, Program MBG harus dilihat juga sebagai media edukasi gizi yang masif. Risang mencontohkan keberhasilan Jepang. “Jepang berhasil mengedukasi masyarakatnya untuk memiliki perilaku makan yang benar melalui model makan siang berbasis sekolah. MBG sebetulnya sangat strategis untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
