Gubernur Iqbal: “Kemiskinan Ibu Semua Masalah Sosial,” NTB Genjot Tiga Pilar Strategis 2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan daerah berbasis tiga pilar utama pada tahun 2026. Tiga pilar strategis tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata, yang sejalan dengan visi misi kepala daerah serta program nasional.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan hal ini dalam rapat pimpinan Polda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB pada Jumat (20/2/2026). Menurut Gubernur Iqbal, kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga program daerah harus selaras dengan agenda nasional.

Pengentasan Kemiskinan: Akar Masalah Sosial

Pilar pertama pembangunan NTB menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di NTB mendekati 12 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen. Dari estimasi total penduduk hampir 6 juta jiwa, sekitar 720 ribu orang masih tergolong miskin. Data menunjukkan 106 desa berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, dan lebih dari 300 desa lainnya memiliki kantong-kantong kemiskinan ekstrem, yakni desa dengan lebih dari 20 persen penduduknya di bawah garis kemiskinan.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial seperti stunting, pernikahan dini, narkoba, hingga perdagangan manusia berakar dari kemiskinan. “The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegasnya.

Salah satu program unggulan untuk mengatasi kemiskinan adalah Desa Berdaya. Penanganan dilakukan secara bertahap, menyasar 40 desa per tahun dari total 106 desa kategori miskin ekstrem dan absolut. Tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di 40 desa menjadi prioritas intervensi. Langkah awal adalah verifikasi dan validasi data penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selanjutnya, identifikasi potensi penghidupan dilakukan agar setiap kepala keluarga dapat memperoleh penghasilan minimal Rp1 juta per bulan dan keluar dari garis kemiskinan.

Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

Di sektor ketahanan pangan, Pemprov NTB mendorong setiap desa memiliki minimal satu greenhouse. Inisiatif ini bertujuan memastikan produksi sayur dan cabai dapat berlangsung sepanjang tahun, sekaligus merespons tingginya permintaan pasar yang sering memicu lonjakan harga komoditas.

Pendekatan baru yang diterapkan adalah penciptaan permintaan (demand) sebelum meningkatkan produksi (supply), selaras dengan program nasional seperti MBG. Jika sebelumnya pemerintah fokus pada produksi lalu mencari pasar, kini permintaan dipastikan terlebih dahulu agar petani tidak kesulitan menjual hasil panen dan mencegah anjloknya harga saat panen raya.

Pemprov NTB menargetkan suplai kebutuhan pokok strategis seperti sayur, telur, dan ikan terpenuhi 100 persen pada Juli mendatang. “Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci,” ujar Gubernur Iqbal. Namun, pengembangan sapi perah untuk komoditas susu masih menjadi tantangan karena membutuhkan kawasan dataran tinggi dan proses yang memakan waktu hingga dua tahun.

Upaya percepatan ini diintegrasikan dengan skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Dana awal Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30 miliar telah disiapkan untuk sektor produktif/UMKM, dengan tambahan Rp20 miliar yang diajukan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan buruh migran. Dukungan pembiayaan untuk sektor peternakan juga akan menyusul dengan nilai lebih besar, yaitu 3 persen.

Pengembangan Pariwisata dan Tantangan Keamanan

Pariwisata menjadi pilar ketiga pembangunan NTB, dengan potensi alam kelas dunia sebagai daya tarik utama. Pemprov mencatat peningkatan konektivitas udara dengan dibukanya tujuh rute domestik baru. Dalam waktu dekat, NTB menargetkan pembukaan rute internasional menuju Darwin, Perth, dan Bangkok, serta penjajakan ke sejumlah kota lain di Asia dan Australia.

Strategi utama yang diperkuat adalah pengembangan Meeting, Incentive, Convention, and Event (MICE) melalui penyelenggaraan acara berskala besar. Pengalaman penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) sebelumnya menunjukkan dampak signifikan, dengan kehadiran sekitar 22 ribu wisatawan yang mendorong kenaikan kunjungan wisata dari 9,9 persen menjadi 12 persen pada bulan berikutnya. Wisatawan domestik dinilai memberikan dampak belanja yang lebih besar bagi ekonomi lokal karena konsumsi mereka langsung menyentuh UMKM, kuliner, dan sektor informal.

Tahun ini, sejumlah acara besar telah disiapkan, termasuk Pocari Sweat Run, MotoGP, dan beberapa agenda nasional lainnya. Namun, salah satu tantangan adalah proses perizinan keamanan yang dinilai masih rumit dan memakan waktu, bahkan untuk acara berskala besar harus melalui Mabes Polri. “Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian prosedur dan kepastian biaya. Kalau itu jelas, mereka bisa memasukkannya dalam perencanaan usaha,” kata Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB juga menyoroti penguatan keamanan destinasi wisata. Kasus pencurian infrastruktur seperti kabel lampu jalan, baterai, hingga komponen penerangan di kawasan wisata selatan NTB menjadi perhatian serius. “Kalau hari ini kita pasang lampu, besok kabelnya sudah tidak ada atau baterainya hilang. Ini jadi tantangan serius, terutama di wilayah selatan,” ungkapnya. Untuk itu, Pemprov mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata guna memperkuat pengamanan objek wisata dan infrastruktur pendukungnya. “Kami ingin ada kepastian sistem pengamanan destinasi. Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” tegasnya.

Tata Kelola Izin Pertambangan Rakyat dan Kolaborasi

Selain keamanan pariwisata, pemerintah daerah juga menyoroti kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi, sebuah langkah yang jarang terjadi. Pemprov NTB menegaskan tidak ingin kewenangan tersebut disalahgunakan, dengan spirit utama menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan menjaga kelestarian lingkungan. “Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita,” ujarnya.

Saat ini, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR tengah dipercepat bersama DPRD, ditargetkan menjadi landasan praktik pertambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.

Gubernur Iqbal menekankan bahwa keberhasilan tiga pilar pembangunan—pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata—memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat. “Apapun keberhasilan yang kita capai nanti, itu adalah keberhasilan kita bersama,” tutupnya. NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan pada 2026.