Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa stabilitas harga beras nasional saat ini ditopang oleh ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Stok CBP dilaporkan mencapai sekitar lima juta ton, menjadi bantalan penting bagi pasar.

Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga. Tujuannya adalah agar harga tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah Jaga Keseimbangan Harga

“Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, (hingga) konsumen. Petani 115 juta orang seluruh Indonesia yang berproduksi padi,” kata Amran di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Amran, instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) diterapkan untuk melindungi harga gabah di tingkat petani. Hal ini penting agar harga tidak jatuh saat panen raya.

Sementara itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) digunakan sebagai acuan pengendalian harga di tingkat konsumen. Ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Amran menekankan pentingnya keuntungan yang layak bagi petani. “Kalau petani rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kita pro pada negara lain,” ujarnya.

Pergerakan Harga Beras Nasional

Berdasarkan pantauan Bapanas hingga 10 Mei 2026, rata-rata harga beras premium secara nasional tercatat Rp15.758 per kg. Angka ini sedikit menurun dibandingkan seminggu sebelumnya yang berada di Rp15.801 per kg. Meskipun demikian, harga beras premium masih melampaui HET di beberapa wilayah, terutama di Indonesia timur.

Untuk rata-rata harga beras medium, terpantau masih terjaga dalam rentang HET. Secara nasional, harga beras medium tercatat Rp13.444 per kg, naik tipis 0,06 persen dari Rp13.436 per kg seminggu sebelumnya.

Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, yang sering disebut sebagai pemicu fluktuasi harga beras, rata-rata secara nasional berada di Rp6.925 per kg. Sulawesi Tenggara mencatat harga terendah di Rp6.500 per kg, sedangkan Sumatera Barat menjadi daerah dengan harga tertinggi, mencapai Rp7.700 per kg.

Optimalisasi Stok dan Intervensi Pasar

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, memastikan pihaknya akan terus mengoptimalkan stok CBP. Penguatan distribusi akan dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, yang disertai bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketut Astawa menjelaskan bahwa stok CBP yang lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan kuat untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester kedua tahun ini. Pemerintah juga masih memiliki ruang intervensi yang luas melalui penyaluran CBP, SPHP, maupun bantuan pangan.

“Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif,” ujar Ketut.

Data BPS Dukung Stabilisasi Pangan

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengumumkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pangan pokok strategis per minggu pertama Mei 2026 mengalami pergerakan positif. Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, pada Senin (11/5/2026) di Jakarta, mengatakan bahwa jumlah daerah dengan kenaikan IPH lebih rendah dibandingkan jumlah daerah dengan penurunan IPH, menandakan keberhasilan stabilisasi pangan pemerintah.

“Untuk IPH minggu pertama Mei tahun 2026 tercatat sebanyak 15 provinsi, ini mengalami kenaikan IPH dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Sarpono.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu pertama Mei 2026 juga lebih sedikit dibandingkan yang mengalami penurunan. Khusus komoditas beras, BPS melaporkan jumlah daerah dengan kenaikan IPH beras menurun dari 116 kabupaten/kota pada akhir April menjadi 105 kabupaten/kota pada minggu pertama Mei. Fluktuasi harga beras medium tercatat 0,03 persen dan beras premium 0,28 persen.