CIREBON – Warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengeluhkan kondisi banjir pasang air laut (rob) yang kini semakin parah. Genangan air asin yang terus-menerus tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga melumpuhkan sektor ekonomi masyarakat, terutama para petani tambak dan nelayan. Ironisnya, di tengah hilangnya mata pencarian, warga tetap diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sanuri, seorang warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mengungkapkan keprihatinannya pada Senin (25/5). “Kondisi banjir rob di desa kami kini semakin parah,” ujarnya.
Sembilan Tahun Terendam, Tahun Ini Terparah
Menurut Sanuri, banjir rob di Desa Ambulu sebenarnya telah berlangsung hampir sembilan tahun. Namun, kondisi terparah diakui terjadi pada tahun ini karena intensitas genangan semakin sering dan berlangsung lebih lama. “Kalau dulu banjir rob hanya beberapa kali dalam sebulan, sekarang hampir 20 hari dalam sebulan,” jelasnya.
Berdasarkan catatan warga, sekitar 70% permukiman di Desa Ambulu kini terendam rob dengan ketinggian air berkisar antara 20 hingga 50 sentimeter. Akibat terendam air asin secara terus-menerus, sebagian rumah warga mulai mengalami kerusakan pada bagian fondasi.
Ekonomi Lumpuh, PBB Tetap Berjalan
Dampak bencana ini tidak hanya merusak lini tempat tinggal, tetapi juga melumpuhkan sektor ekonomi makro masyarakat setempat. Banjir rob dilaporkan telah merusak kawasan tambak yang menjadi tumpuan hidup warga. “Sebagian besar tambak milik warga rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga banyak warga tidak memiliki penghasilan,” tutur Sanuri.
Imbas rusaknya ekosistem pesisir tersebut, banyak masyarakat kehilangan mata pencarian utama mereka. Kondisi dilematis ini diperparah oleh kewajiban warga untuk tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun lahan produktif mereka sudah tidak dapat digunakan lagi.
Merespons kebuntuan tersebut, warga Desa Ambulu menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Cirebon pada hari ini, Selasa (26/5/2026). Sebelumnya, pada 24 Juli 2025, warga juga telah melakukan audiensi dengan DPRD. “Namun hingga kini persoalan banjir rob dan intrusi air laut disebut belum ditangani secara sistematis,” lanjut Sanuri.
Warga sangat berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pembangunan tanggul penahan ombak di sepanjang pesisir guna mereduksi dampak rob yang terus meluas.
Respons Pemerintah Daerah
Menanggapi tuntutan massal tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan segera meninjau langsung lokasi terdampak di Desa Ambulu sebagai langkah penanganan jangka pendek.
Agus menambahkan, Pemkab Cirebon sejak 2025 telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan banjir rob di wilayah pantai utara (pantura), termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang menjadi program pemerintah pusat.
“Kami akan melakukan pemetaan lahan terdampak dan berkoordinasi dengan Bapenda terkait kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif akibat rob. Kami juga akan laporkan ke Pak Bupati agar ada kebijakan, minimal relaksasi pajak bagi lahan tambak yang terdampak,” tutur Agus.
Sebagai langkah taktis darurat, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan penanganan sementara. Upaya tersebut meliputi pembangunan tanggul darurat menggunakan alat berat serta pemasangan karung pasir yang disalurkan melalui bantuan BNPB.
