BANJAR, 28 Januari 2026 – Banjir yang melanda Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berangsur surut menyusul kondisi cuaca panas selama sepekan terakhir. Seluruh warga yang sebelumnya mengungsi kini telah kembali ke rumah masing-masing, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar untuk memfokuskan upaya pada verifikasi dampak dan penanganan pascabencana.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar per Selasa, 27 Januari 2026, jumlah desa yang masih terdampak banjir semakin berkurang, tersisa 37 desa di lima kecamatan. Ketinggian genangan air di wilayah tersebut rata-rata kurang dari 50 sentimeter. Dapur umum yang sebelumnya beroperasi juga telah ditutup seiring kembalinya para pengungsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudhi Andrea, mengonfirmasi penurunan signifikan ketinggian air. “Saat ini, wilayah yang masih terdampak banjir antara lain berada di Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura Barat, Martapura Timur, dan Cintapuri Darussalam. Sedangkan pengungsi juga sudah kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Yudhi menambahkan, Pemkab Banjar kini tengah berfokus pada pendataan komprehensif terkait dampak bencana banjir yang telah berlangsung sejak akhir Desember 2025 dan merendam ratusan desa. Meskipun demikian, penyaluran bantuan logistik tetap dilakukan untuk mendukung desa-desa yang masih mengelola dapur umum secara mandiri. “Saat ini memasuki masa transisi tanggap darurat menuju pemulihan,” jelas Yudhi, menyebut masa transisi ini dapat berlangsung hingga tiga bulan dan berpotensi diperpanjang sesuai kebutuhan.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan kasus penyakit pascabanjir, seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Revitalisasi DAS Martapura Mendesak di Tengah Isu Sampah Sungai

Di sisi lain, tingginya volume sampah di sungai-sungai Kalimantan Selatan dinilai turut menjadi pemicu meluapnya air saat musim penghujan. Salah satu daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi prioritas revitalisasi pemerintah pusat dan daerah adalah DAS Martapura.

Sungai Martapura saat ini menghadapi berbagai permasalahan serius, di antaranya:

  • Limbah domestik
  • Limbah pertambangan
  • Limbah pertanian dan perkebunan
  • Hilangnya resapan air dan alih fungsi lahan
  • Sanitasi (MCK) dan jamban tepi sungai
  • Sampah
  • Pencemaran logam berat
  • Maraknya permukiman kumuh di sepanjang DAS

Kondisi tersebut secara signifikan memengaruhi penurunan kualitas air Sungai Martapura.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Yuluarini, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki program khusus untuk penanganan sampah sungai. Program ini, yang disebut “Martapura Asri”, merupakan bagian dari program prioritas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar sungai.