ASEAN Belum Sepakati Pengakuan Hasil Pemilu Myanmar, Filipina Desak Akses untuk Suu Kyi

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) belum mencapai kesepakatan mengenai pengakuan hasil pemilihan umum Myanmar yang baru-baru ini menetapkan mantan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden. Filipina, selaku ketua perhimpunan tahun ini, menegaskan bahwa blok tersebut masih berpegang pada Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis di negara itu.

Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina Dominic Xavier Imperial pada Rabu (6/5) menyatakan, “Saat ini, ASEAN belum mencapai konsensus apa pun terkait pengakuan hasil pemilu di Myanmar.” Pernyataan ini dilaporkan oleh Philippine News Agency.

Min Aung Hlaing, yang sebelumnya menjabat sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar, mengundurkan diri pada Maret lalu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Proses pemilu digelar dalam tiga tahap dari Desember 2025 hingga Januari 2026, dengan kemenangan diraih oleh partai-partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.

Ia kemudian dilantik sebagai Presiden Myanmar pada April lalu setelah memperoleh 429 dari total 500 suara dalam pemungutan suara di parlemen.

Merespons perkembangan ini, Imperial menegaskan bahwa ASEAN terus berpedoman pada Konsensus Lima Poin (5PC), kerangka kerja yang disepakati oleh blok beranggotakan 11 negara itu untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Departemen Luar Negeri Filipina juga mengeluarkan pernyataan pada Rabu, mendesak Myanmar untuk memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN agar dapat bertemu dengan mantan presiden Aung San Suu Kyi. Suu Kyi masih ditahan sejak dikudeta oleh militer pada tahun 2021. “Hal tersebut akan sejalan dengan peran utusan khusus untuk berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Filipina.

Filipina menyambut baik laporan mengenai pemindahan Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah dan pengurangan sebagian hukumannya. Otoritas Myanmar juga memberikan amnesti kepada lebih dari 1.500 tahanan politik.