Apkasi Peringatkan Dominasi Kebijakan Pusat Sempitkan Ruang Gerak Otonomi Daerah

Ratusan bupati dari seluruh Nusantara berkumpul di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 pada Minggu (18/1) malam. Pertemuan strategis ini menjadi panggung bagi daerah untuk menyuarakan keberatan atas dominasi kebijakan pusat yang dinilai kian menyempitkan ruang gerak otonomi.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyampaikan kegelisahan kolektif mengenai masa depan otonomi daerah. Ia memotret adanya tren sentralisasi terselubung yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Bursah, yang juga menjabat Bupati Lahat, menekankan bahwa tanpa kabupaten yang kokoh, pilar kebangsaan Indonesia bakal goyah.

Ia mengingatkan kembali semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan marwah lebih besar kepada daerah dibandingkan dengan regulasi yang ada saat ini. Bursah menegaskan,

“Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan. Namun, belakangan ini kita melihat kebijakan nasional seolah menarik kembali kendali ke Jakarta. Jika daerah terus dikurangi kewenangannya, terutama dalam pengelolaan fiskal, kita seolah mengabaikan potensi komplikasi sosial-politik di masa depan.”

Bursah juga menyoroti instrumen fiskal pusat yang seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan. Menurutnya, kebijakan kucuran dana likuiditas ke sektor perbankan yang mencapai ratusan triliun rupiah berdampak minim pada peningkatan daya beli di tingkat lokal. Ia berpendapat, pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana tersebut dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.

“Kita tidak boleh membiarkan Indonesia terus berjalan dalam kegelapan tanpa roadmap pembangunan daerah yang jelas. Keadilan fiskal bukan hanya soal angka-angka di APBN, tapi soal menghargai kedaulatan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jika pusat tetap bersikeras pada pola sentralistik, visi Indonesia Emas 2045 hanyalah fatamorgana. Mari kita kembalikan kekuatan bangsa ini mulai dari kabupaten,”

Di tengah upaya penguatan kedaulatan tersebut, Rakernas XVII ini juga menjadi ruang kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dengan mitra strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir memberikan dukungan penuh dengan mengajak pemerintah kabupaten berperan aktif dalam program-program strategis nasional. Inisiatif ini mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan SDM. BPDP juga memperluas sinergi pada aspek kesehatan melalui penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga promosi Minyak Makan Merah.

Selaras dengan semangat modernisasi, Bank Tabungan Negara (BTN) turut mempertegas komitmennya melalui tindak lanjut kesepakatan dengan Apkasi untuk mendukung sektor UKM di daerah. Di antaranya, peluncuran Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten. Program ini bertujuan mengakselerasi perkembangan daerah melalui penguatan teknologi dan solusi digital untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat kabupaten.

Sebagai kado seperempat abad organisasi, Apkasi meluncurkan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten. Buku ini merangkum berbagai terobosan inovatif di sektor pelayanan publik, tata kelola pemerintahan (good governance), hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir justru dari adanya keterbatasan di daerah. Bursah menjelaskan,

“Buku ini jawaban atas stigma bahwa daerah hanya bisa meminta dana. Kami dokumentasikan praktik cerdas ini agar dapat direplikasi secara nasional. Kami ingin menunjukkan di tengah gempuran kebijakan yang sentralistik, kreativitas bupati di daerah tetap menyala demi melayani rakyat.”

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, mengingatkan bahwa ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif. Gubernur Kalimantan Timur itu menyatakan,

“Jangan lagi kita mengandalkan sumber daya alam ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada mutu SDM yang bisa mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Peran Apkasi penting menyatukan bupati agar kebijakan nasional memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia.”

Rudy juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjadi jembatan strategis, bukan penghambat birokrasi, melainkan sebagai akselerator yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat. Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati menjadikan Rakernas ini sebagai titik balik penguatan sinergi. Ia berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai inspirasi daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata yang kuat.

Pada kesempatan itu, Apkasi turut memberi santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara kolektif oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi.