Pelayanan publik di Kantor Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, lumpuh total pada Rabu (18/2/2026). Kondisi ini terjadi setelah token listrik di kantor desa habis, memaksa sejumlah warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan harus pulang tanpa mendapatkan layanan.
Sejak pukul 08.00 WIB, aliran listrik di Kantor Desa Patemon padam. Akibatnya, aktivitas administrasi yang bergantung pada listrik, seperti pencetakan dokumen, tidak dapat dilakukan. Warga yang datang untuk berbagai keperluan terpaksa menelan kekecewaan.
Warga Kecewa, Anggaran Desa Belum Cair Jadi Biang Kerok
Indra (43), salah satu warga yang berencana mencetak Kartu Keluarga (KK), mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku terkejut saat mengetahui alasan di balik terhentinya pelayanan.
“Saya mau cetak KK, tapi sampai sini katanya listrik padam karena token habis. Bahkan tidak ada dana untuk beli. Padam sejak jam delapan pagi. Ada sekitar delapan sampai sepuluh warga yang antre akhirnya pulang,” ujar Indra.
Keluhan serupa juga disampaikan Nurmalia (36). Ia membutuhkan pembaruan KK sebagai syarat administrasi di tempat kerjanya, namun harapannya pupus.
“KK ini penting buat saya karena diminta pabrik tempat saya kerja. Minggu lalu disuruh menunggu seminggu, sekarang mau saya ambil ternyata listrik padam,” keluhnya.
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto, membenarkan terhentinya pelayanan. Ia menjelaskan bahwa masalah utama adalah belum cairnya anggaran dana desa hingga pertengahan Februari 2026.
“Token listrik habis karena anggaran belum turun. Mohon maaf, bahkan perangkat desa juga belum menerima gaji sejak Januari hingga Februari,” ungkap Djoni.
Operasional Terganggu, Perangkat Desa Belum Terima Gaji
Djoni merinci bahwa kebutuhan token listrik untuk operasional kantor desa mencapai sekitar Rp200 ribu per minggu. Listrik tersebut vital untuk mengoperasikan komputer, dua unit pendingin ruangan, serta menunjang layanan administrasi berbasis digital.
Selain itu, pembayaran layanan WiFi yang jatuh tempo setiap tanggal 20 juga belum dapat dipenuhi. Padahal, koneksi internet sangat dibutuhkan untuk pencetakan e-KTP, KK, dan berbagai layanan administrasi lainnya yang terhubung secara daring.
Djoni menambahkan, situasi ini merupakan yang pertama kali terjadi. “Biasanya kalau token hampir habis, kami lapor ke Pj Kades sebelumnya dan langsung dibayarkan, nanti diganti setelah anggaran cair. Baru kali ini terjadi,” jelasnya.
Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, Djoni Chairiyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia berjanji akan berupaya maksimal agar pelayanan dapat kembali normal secepatnya.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Insyaallah besok pelayanan sudah bisa kembali berjalan,” pungkasnya.
