Kemendagri Tegaskan Komitmen Kawal Revitalisasi RSUD Kota Biak Meski Tanpa DAK Fisik 2026

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan rencana revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Biak, Papua. Komitmen ini muncul di tengah nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2026, yang berpotensi mengancam layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan lintas kementerian di Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Pertemuan ini melibatkan perwakilan Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Ancaman Nihilnya DAK dan Keterbatasan Fasilitas

Billy Mambrasar, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang menginisiasi pertemuan ini, menyoroti urgensi situasi. Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat aspirasi Pemkab Biak Numfor dan hasil belanja masalah saat kunjungannya ke Biak Numfor.

“Dalam kunjungan itu, Billy mencatat keterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Biak yang hingga kini belum berfungsi optimal sebagai rumah sakit rujukan wilayah,” demikian laporan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Pada tahun 2025, Biak Numfor menerima alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp11,36 miliar, dengan Rp375 juta di antaranya dialokasikan untuk RSUD Kota Biak. Namun, pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Biak Numfor sama sekali tidak memperoleh alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan. Untuk tahun 2027, alokasi DAK masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap keberlanjutan layanan kesehatan di Biak Numfor jika tidak segera direspons dengan kebijakan alternatif dan langkah afirmatif dari pemerintah pusat. Padahal, percepatan revitalisasi RSUD Kota Biak sangat diperlukan agar kapasitas dan kualitas layanannya setara rumah sakit rujukan tingkat provinsi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk pemerataan dan penguatan layanan kesehatan, khususnya di Papua.

Dukungan Pusat dan Pengaktifan Kartu Papua Sehat

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana revitalisasi RSUD Kota Biak. Kemenkes memperkirakan anggaran sebesar Rp13,5 miliar dibutuhkan untuk peningkatan fasilitas, layanan medis, dan kapasitas rumah sakit agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi.

Selain revitalisasi rumah sakit, pertemuan tersebut juga menegaskan kembali posisi Kabupaten Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di Papua yang mengaktifkan kembali Program Kartu Papua Sehat. Program ini dihidupkan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2001 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2001, bertujuan memastikan tidak ada Orang Asli Papua (OAP) yang tertinggal dalam mengakses layanan kesehatan dasar dan rujukan.

Sebagai putra asli Biak Numfor dan aktivis pembangunan Papua, Billy Mambrasar menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan di Tanah Papua tidak boleh terhenti hanya karena perubahan skema anggaran tahunan.

“Tidak boleh ada satu pun Orang Asli Papua yang kehilangan haknya atas layanan kesehatan hanya lantaran perubahan alokasi anggaran. Negara harus hadir secara nyata, dan Biak menunjukkan amanat Otonomi Khusus bisa dijalankan serius,” tegas Billy, yang juga Dewan Komite Komisaris PT Taspen.

Komitmen Kemendagri dan Apresiasi Pemkab

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kemendagri, Samuel Tumbo, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal keberlanjutan rencana revitalisasi RSUD Kota Biak. Ia berjanji akan mengintegrasikan rencana tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

“Saya akan mengupayakan agar revitalisasi RSUD Kota Biak sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi bisa masuk RPJMD Provinsi Papua. Setelah pertemuan ini, kami akan membantu pemerintah daerah Biak berkoordinasi lebih lanjut dengan Bappenas,” ujar Samuel Tumbo.

Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapasi, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan konkret Billy Mambrasar dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Biak Numfor.

“Billy bergerak cepat dan konkret menjembatani kebutuhan masyarakat Biak. Ini menunjukkan negara dan Presiden benar-benar hadir bagi masyarakat Papua,” ungkap Jimmy Carter Rumbarar Kapasi.