Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno memastikan bahwa komite nasional, yang merupakan struktur inti dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza, akan diisi oleh teknokrat-teknokrat berkebangsaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan Arif Havas usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah mantan menteri luar negeri, diplomat, serta ahli hubungan internasional di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026) malam.

Arif menjelaskan, komite nasional tersebut akan berfungsi sebagai badan pelaksana yang bertugas menjalankan berbagai kegiatan dari BoP. “BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional, red.) yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya. Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu, red.) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP,” kata Wamenlu Arif Havas kepada wartawan.

Lebih lanjut, Arif Havas menambahkan bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai anggota BoP merupakan kesepakatan bersama dengan negara-negara mayoritas muslim. Kesepakatan ini dicapai setelah beberapa kali rapat membahas isu Palestina. Negara-negara tersebut meliputi kawasan Timur Tengah serta negara di luar itu seperti Turki, Indonesia, dan Pakistan. “Ini merupakan kerja bersama ya,” ujarnya.

Terkait iuran keanggotaan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat selaku inisiator BoP, Arif Havas menyebut Indonesia masih dalam tahap konsultasi dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya yang tergabung dalam BoP. Proses pembahasan mengenai pembayaran iuran ini dinilai masih panjang.

Oleh karena itu, Arif Havas belum dapat memberikan informasi detail mengenai besaran iuran yang akan dibayarkan Indonesia, mekanisme penggunaan dana, maupun jadwal pembayarannya. “Bahasannya (mengenai iuran, red.) belum ada. Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian (dibuat) detailnya, harus dibikin rambu-rambu, dan negara-negara yang setuju, koordinasi, posisi, mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali,” tegas Wamenlu.

Indonesia sendiri secara resmi menjadi anggota BoP setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut. Penandatanganan dilakukan saat acara peluncuran BoP di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Selain Indonesia, negara-negara lain yang turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian ini antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Uzbekistan.