Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, membuka peluang ekspor beras setelah serapan di dalam negeri melonjak signifikan hingga 700 persen pada awal tahun 2026.
Amran menjelaskan, realisasi serapan cadangan beras pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri pada awal 2026 mencapai 112 ribu ton setara beras. Angka ini meningkat drastis lebih dari 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berkisar 14 ribu ton.
“Serapan bulan ini, kami terima kasih kepada Dirut Bulog dan seluruh Direksi, serapan awal tahun ini meningkat pesat. Tahun lalu itu 14 ribu ton satu bulan. Tahun ini 112 ribu ton. Laporan harian kami terima dan ini naik 700 persen di Januari (2026),” kata Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang dipantau secara daring dari youtube TV Parlemen di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia menegaskan, pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional sebagai bagian dari penguatan stok CBP yang dikelola Perum Bulog.
Amran berharap tren positif ini dapat terus terjaga dan berlangsung konsisten. Dengan laju serapan yang stabil dan dukungan produksi yang kuat, Indonesia bahkan berpeluang membantu negara sahabat yang membutuhkan pasokan beras.
“Mudah-mudahan ini bertahan, tetap konstan. Kalau kami lihat tadi, masuk Februari itu 112 ribu ton. Jadi aku hafal datanya Bulog. Ini kalau berlanjut, insya Allah hampir pasti mudah-mudahnya, kalau ada negara sahabat yang butuh beras, mungkin kita bisa suplai,” ujarnya.
Catatan Bapanas menunjukkan, capaian serapan setara beras sebesar 112 ribu ton tersebut merupakan realisasi tertinggi di awal tahun dalam lima tahun terakhir. Sebagai pembanding, realisasi serapan pada Januari 2025 tercatat 14,9 ribu ton dan Februari 2025 sebesar 171,1 ribu ton.
Peningkatan serapan CBP ini sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 dapat mencapai 10,16 juta ton, atau naik 1,39 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.
Untuk menyambut akselerasi produksi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026.
SKB tersebut mengatur penugasan kepada BUMN bidang pangan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan penekanan pada prioritas pembelian produksi dalam negeri. Salah satu mandat utamanya adalah pengadaan CBP sebesar 4 juta ton.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen pihaknya untuk memaksimalkan penyerapan hasil produksi petani nasional sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan pangan.
Komitmen tersebut sejalan dengan mandat yang disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang menetapkan target pengadaan sebesar 4 juta ton setara beras. Pengadaan itu bersumber dari gabah kering panen petani dengan ketentuan mencakup seluruh kualitas gabah yang memasuki masa panen.
Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat tersebut, hingga 2 Februari 2026, realisasi pengadaan dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 112.032 ton setara beras. Capaian ini mencerminkan upaya Bulog dalam mendukung petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.
“Dalam mengakselerasi target tersebut, kami mengoptimalkan tim jemput pangan untuk komoditas gabah kering panen dan jagung pipil kering,” kata Rizal.
“Kami selalu sinergi dengan TNI, Polri dan petugas PPL, petugas penyuluh pertanian, untuk memastikan serapan GKP any quality telah memasuki usia panen,” tambah Rizal.
