Pemerintah kembali menggulirkan BSU 2026 untuk menopang kebutuhan ekonomi pekerja dan buruh. Bantuan ini menyasar pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi sejumlah ketentuan lainnya.
Tahun ini, setiap penerima mendapat Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total yang diterima dibayarkan sekaligus sebesar Rp900.000. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Cara cek status penerima BSU 2026 lewat NIK KTP
Pekerja yang ingin memastikan namanya masuk daftar penerima dapat memeriksanya secara daring melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP menjadi data utama yang perlu disiapkan.
- Buka laman resmi BSU Kemnaker di alamat bsu.kemnaker.go.id.
- Cermati informasi dan fitur pengecekan status penerima yang tersedia.
- Jika fitur pemeriksaan NIK sudah aktif, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
- Lengkapi data tambahan atau kode keamanan bila sistem memintanya.
- Klik tombol pemeriksaan status.
- Tunggu hingga sistem menampilkan informasi status penerimaan BSU.
Mekanisme pengecekan mengikuti fitur dan petunjuk terbaru yang dirilis Kemnaker. Langkah pada penyaluran tahun sebelumnya tidak otomatis berlaku untuk program BSU 2026.
Apakah pengecekan NIK BSU 2026 sudah bisa dilakukan?
Meski laman resmi sudah tersedia, mekanisme pengecekan status penerima ternyata belum dapat digunakan. Berdasarkan informasi di portal BSU Kemnaker per 10 November 2026, pemerintah menyatakan tata cara pemeriksaan akan diumumkan secara resmi.
Dengan kata lain, masyarakat belum bisa memastikan status penerima hanya dengan memasukkan NIK. Pekerja diimbau terus memantau pembaruan di laman resmi agar tidak keliru mengikuti panduan yang beredar di media sosial.
Syarat penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja berhak menerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan kriteria calon penerima berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, yakni:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran.
Untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah menyesuaikan UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Upah yang dijadikan dasar mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Hal yang perlu diwaspadai saat mengecek BSU 2026
Pekerja diingatkan agar waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026. Sejumlah tautan tidak resmi kerap menawarkan pendaftaran atau menjanjikan pencairan dengan meminta data pribadi.
- Pastikan hanya mengakses laman resmi Kemnaker, yakni bsu.kemnaker.go.id.
- Jangan memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal.
- Hindari mengisi formulir dari tautan yang dibagikan lewat pesan singkat atau media sosial tanpa memastikan keasliannya.
- Jangan membayar biaya administrasi dengan dalih mempercepat pencairan.
Pekerja yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630. Pekerja juga disarankan memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ketentuan upah, dan data kependudukannya sudah sesuai sebelum penyaluran berlangsung.
Sumber: ANTARA News
