Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar negara memperoleh minimal 70 persen dari hasil seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan dalam pidato yang sekaligus membuka opsi negara menguasai saham perusahaan tambang.
Prabowo menyampaikan arahan itu saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Dalam forum tersebut, ia juga menyasar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang harus menjalankan kebijakan ini.
Menurut Prabowo, “Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara.”
Opsi Penguasaan Saham dan Dasar Konstitusinya
Selain soal pembagian hasil, Prabowo membuka kemungkinan negara mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang. “Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” ujarnya.
Ia mengaitkan langkah tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945. Pasal itu menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Skema Lama dan Ruang Investor
Selama ini negara sudah menerima manfaat dari sektor tambang melalui pajak, royalti, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Skema 70 persen yang baru akan mengubah pola penerimaan tersebut.
Meski demikian, investor tetap diberi ruang untuk menanamkan modal. Namun, menurut pidato itu, mayoritas keuntungan baru akan dinikmati bangsa Indonesia setelah modal investor kembali.
Pidato tersebut belum menjelaskan apakah 70 persen dihitung dari laba, pendapatan, atau bagi hasil. Sejumlah pemberitaan juga memakai istilah yang berbeda, ada yang menyebut hasil, ada pula yang menyebut keuntungan.
Dasar hukum dan cara penerapan kebijakan itu pada IUP yang sudah beroperasi pun belum dirinci dalam pidato yang dilaporkan.
Ekspor Satu Pintu Telah Berjalan sejak Juni
Instruksi ekspor satu pintu bukanlah kebijakan baru. Pemerintah memulai masa transisinya pada 1 Juni 2026 melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Tahap awal ekspor satu pintu menyasar batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan paduan besi. Tujuannya adalah memastikan volume yang dilaporkan sesuai dengan barang yang benar-benar dikapalkan. Prabowo menegaskan, “Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton.”
Ia pernah menyebut kebocoran akibat praktik pelaporan harga ekspor yang lebih rendah, atau under-invoicing, mencapai USD908 miliar pada periode 1991 hingga 2024. Angka tersebut merupakan klaim pemerintah dan belum diuji melalui audit terbuka.
Sebelumnya, para pelaku usaha meminta kejelasan terkait masa transisi tersebut. Mereka mengkhawatirkan kelanjutan kontrak jangka panjang, keterlambatan pengapalan, serta pembayaran.
Pada 22 Oktober, Prabowo menyebut lima konsesi memiliki cadangan terbukti senilai Rp5.400 triliun. Ia juga memerintahkan pencabutan izin yang tidak melakukan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
Hingga Minggu, 15 November 2026, belum ada tanggapan resmi dari Bahlil maupun asosiasi pengusaha tambang terkait instruksi 70 persen hasil tambang ini.
Sumber: Samudrafakta
