Realisasi pembiayaan UMi Papua Barat mencapai Rp6,7 miliar untuk 927 debitur hingga triwulan III 2026, dengan penyaluran yang terpusat di sejumlah kabupaten tertentu. Data tersebut dicatat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui kantornya di Regional Papua Barat.

Penyaluran paling besar tercatat di Kabupaten Fakfak, dengan nilai Rp2,13 miliar untuk 329 debitur. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sorong yang menyerap Rp2,06 miliar bagi 299 debitur.

Jika dilihat per provinsi, Papua Barat Daya menyerap Rp3,95 miliar atau 58,96 persen dan melayani 547 debitur. Sementara Provinsi Papua Barat menerima Rp2,75 miliar, setara 41,04 persen, untuk 380 debitur.

Sektor Perdagangan Dominasi Pembiayaan UMi Papua Barat

Kepala Bidang PPA II DJPb Papua Barat, Supriyanto Guntur, menjelaskan bahwa program ini membidik pelaku usaha yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh kredit perbankan. Dari sisi sektor, konsentrasinya sangat timpang.

Guntur memaparkan hampir seluruh penyaluran jatuh ke satu jenis usaha. “Sekitar 95,5 persen UMi disalurkan kepada debitur di sektor perdagangan besar maupun eceran,” ujarnya.

Kondisi itu berarti sektor produktif lain, seperti perikanan, pertanian, dan kerajinan, nyaris tidak tersentuh. Padahal ketiga sektor tersebut menopang ekonomi wilayah pesisir dan pedalaman Papua.

Nelayan dan perajin di wilayah kepulauan termasuk kelompok yang paling membutuhkan modal kerja berskala kecil. Akses mereka terhadap pembiayaan ini justru masih terbatas.

Ketimpangan Antarkabupaten Kian Terlihat

Sebaran pembiayaan antarwilayah juga tidak merata. Kota Sorong mencatat Rp1,86 miliar untuk 246 debitur, diikuti Teluk Wondama dengan Rp0,4 miliar untuk 4 debitur, Manokwari Rp0,29 miliar untuk 23 debitur, dan Kaimana Rp0,28 miliar untuk 23 debitur.

Di sisi lain, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat masing-masing hanya menerima Rp0,02 miliar, Rp0,01 miliar, dan Rp0,01 miliar. Setiap kabupaten tersebut hanya memiliki satu debitur.

Dua daerah yang paling banyak memanfaatkan fasilitas ini adalah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Fakfak. “Kabupaten Sorong dan Kabupaten Fakfak menjadi daerah di Regional Papua Barat yang paling banyak memanfaatkan pembiayaan UMi,” tutur Guntur.

Pembanding dengan KUR di Wilayah yang Sama

Untuk melihat skala, realisasi UMi dibandingkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah yang sama. Hingga triwulan III 2026, KUR di Regional Papua Barat tersalurkan Rp640,87 miliar kepada 9.995 debitur UMKM, dengan subsidi bunga dari pemerintah sebesar 6 persen.

Selisih keduanya hampir mencapai seratus kali lipat. Hal itu wajar mengingat UMi dirancang untuk kelompok usaha paling kecil yang belum bankable. Meski begitu, jarak tersebut memperlihatkan bahwa UMi belum menjadi andalan pembiayaan ultra mikro di Tanah Papua.

Faktor Penghambat Penyaluran

Setidaknya ada lima persoalan yang disebut menjadi akar masalah. Pertama, mayoritas pelaku usaha ultra mikro di Papua Barat belum bankable sehingga sulit lolos verifikasi lembaga penyalur.

  • Kedua, kondisi geografis berupa wilayah kepulauan, pegunungan, dan pesisir membuat jangkauan penyalur mahal dan lambat.
  • Ketiga, lembaga penyalur UMi di kabupaten terpencil masih terbatas. Tanpa mitra di lapangan, sosialisasi program tidak berjalan.
  • Keempat, rendahnya literasi keuangan membuat banyak pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan program ini.
  • Kelima, dominasi sektor perdagangan menunjukkan kanal penyaluran lebih akrab dengan pedagang di pusat kabupaten dibandingkan nelayan di pulau terluar.

Dampaknya berantai. Kapasitas produksi lokal stagnan, lapangan kerja sulit tercipta, dan ketergantungan pada sektor informal berskala kecil terus bertahan.

Rekomendasi Bernas untuk Pemerataan Penyaluran

Bernas merekomendasikan perluasan jaringan lembaga penyalur UMi ke kabupaten dengan jumlah debitur minim, lewat kemitraan dengan koperasi dan BUMDes setempat. Tanpa kehadiran lembaga di lapangan, sosialisasi tidak akan pernah sampai ke pelaku usaha.

Langkah lain yang diusulkan meliputi:

  1. Digitalisasi pengajuan dan pencairan melalui aplikasi mobile, sehingga pelaku usaha di wilayah kepulauan dan pegunungan tidak perlu menempuh perjalanan mahal ke pusat kabupaten.
  2. Diversifikasi sasaran ke sektor perikanan, pertanian, dan kerajinan, karena selama 95,5 persen penyaluran hanya menyentuh perdagangan, sektor produktif akan terus tertinggal.
  3. Program literasi keuangan dan pendampingan usaha terpadu bersama pemerintah daerah.
  4. Integrasi data UMi dengan KUR agar pelaku usaha ultra mikro dapat naik kelas menjadi debitur UMKM.
  5. Monitoring triwulanan berbasis dashboard wilayah untuk memastikan pemerataan penyaluran dapat diukur, bukan sekadar klaim agregat.

Yang Dipertaruhkan

Bagi Bernas, persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya nominal Rp6,7 miliar. Yang lebih penting adalah siapa yang tersentuh dan siapa yang tertinggal. Selama satu kabupaten hanya diwakili satu debitur, inklusi keuangan masih sekadar wacana di atas kertas.

Pertanyaannya, apakah DJPb dan pemerintah daerah akan memperluas jangkauan ke kepulauan dan pedalaman, atau membiarkan UMi bertahan di dua kabupaten yang sudah lebih dulu akrab dengan penyalur. Reputasi program sebagai instrumen inklusi keuangan ikut dipertaruhkan bila ketimpangan ini terus berlanjut.

Sumber: BERNAS.id