Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kian ramai setelah Partai Golkar secara terbuka menyebut delapan tokoh politik yang dinilai layak dipertimbangkan. Di antara nama-nama tersebut terdapat Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Golkar menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Golkar Ungkap Delapan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan daftar tersebut kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu (14/11/2026). Menurut Doli, kedelapan figur itu merupakan pimpinan partai politik dan tokoh sentral yang sudah lama berkiprah, baik di panggung politik nasional maupun di dalam pemerintahan.

“Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” ujar Doli.

Delapan nama yang disodorkan Golkar terdiri atas Puan Maharani, yang menjabat Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI; Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM; Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI; dan Sugiono, Sekjen Partai Gerindra sekaligus Menko PMK.

Selanjutnya ada Ahmad Muzani, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI; Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Pangan; serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tiga Kriteria Versi Golkar

Doli memaparkan sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan delapan nama itu. Pertama, calon pengganti Gibran harus memiliki kedekatan dan chemistry yang kuat dengan Prabowo, serta kesamaan visi, misi, dan cara berpikir. Dalam pernyataan lain, ia juga menekankan kemampuan untuk mengeksekusi arahan Presiden dalam menghadapi isu-isu strategis.

“Orang yang selain dekat, punya chemistry yang kuat, tapi memang juga punya kemampuan untuk mengeksekusi apa yang diarahkan oleh Pak Presiden menghadapi isu-isu strategis,” ujar Doli dalam sebuah tayangan program berita pada Sabtu (14/11/2026).

Kedua, kandidat harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Legitimasi hukum dianggap penting agar sosok yang terpilih tidak kembali tersandung persoalan hukum. Adapun legitimasi politik dan sosial diperlukan agar figur tersebut dikenal luas di kalangan politik maupun masyarakat.

“Kedua, tentu tokoh yang akan menjadi Wakil Presiden nanti itu adalah tokoh yang juga punya legitimasi hukum, politik dan sosial. Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat,” ucapnya.

Ketiga, calon wakil presiden diharapkan menjadi problem solver yang mampu membantu Presiden menyelesaikan berbagai persoalan negara sesuai arahan kepala negara. Doli menyebut sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian, mulai dari ekonomi, pemberantasan korupsi, hingga kemandirian pangan dan energi.