Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dilakukan melalui rekening penerima. Pekerja yang ingin memastikan data rekeningnya benar perlu mengikuti sejumlah langkah yang tercantum dalam mekanisme resmi.

Langkah Memeriksa dan Memperbarui Data BSU 2026

Pemeriksaan data menjadi tahap penting agar kesalahan administrasi tidak memperlambat proses koreksi. Pada tahap ini, HRD perusahaan dapat mencari data pekerja yang bersangkutan.

Setelah data ditemukan, HRD bisa membuka menu pengelolaan atau perubahan data tenaga kerja di SIPP. Meski begitu, perubahan data tenaga kerja belum tentu berarti nomor rekening penyaluran BSU bisa diganti langsung lewat SIPP.

Jika tidak ada kolom atau fitur khusus untuk rekening, HRD sebaiknya tidak mengubah kolom lain sebagai gantinya. Langkah yang dianjurkan adalah meminta petunjuk dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tempat perusahaan terdaftar.

Pengajuan Koreksi Rekening Lewat Kanal Resmi

Apabila rekening tidak bisa diubah melalui SIPP, HRD dapat menanyakan mekanisme koreksi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan mengikuti kanal yang ditetapkan lembaga tersebut, sesuai jenis data yang akan diperbaiki.

HRD disarankan memastikan beberapa hal, di antaranya:

  • Dokumen apa saja yang harus disiapkan.
  • Apakah pengajuan wajib dilakukan oleh perusahaan.
  • Kanal resmi untuk mengirim permohonan.
  • Apakah koreksi itu dapat memengaruhi penyaluran BSU yang sedang berjalan.

Perubahan nomor rekening pada data kepesertaan tidak otomatis mengubah rekening pembayaran BSU. Karena itu, mekanisme tersebut perlu dipastikan lebih dulu kepada pihak berwenang.

Cara Memantau Status BSU 2026

Setelah pengajuan disampaikan, HRD perlu memantau tindak lanjutnya. Pekerja juga dapat memeriksa informasi bantuan melalui portal resmi BSU Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/ dengan memasukkan data yang diminta sesuai ketentuan portal.

Jika status belum berubah atau masih dalam tahap verifikasi, pekerja diminta menunggu hasil pemeriksaan dan mengikuti arahan resmi. Pengajuan perubahan berulang sebaiknya dihindari sebelum status permohonan sebelumnya diketahui.

Bank Penyalur dan Rekening yang Tidak Aktif

Pada skema BSU 2025, penyaluran dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Penerima di Aceh juga menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai ketentuan saat itu. Penerima yang tidak memiliki rekening di bank penyalur dapat mengikuti mekanisme alternatif melalui PT Pos Indonesia jika memenuhi syarat.

Informasi tersebut menggambarkan skema 2025, sehingga belum tentu sama dengan BSU 2026. Untuk rekening yang sudah ditutup, dibekukan, atau tidak dapat digunakan, pekerja disarankan menghubungi bank terkait, memeriksa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, meminta bantuan HRD, serta menghubungi kanal resmi Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja juga diingatkan agar tidak memasukkan nomor rekening baru melalui tautan yang belum terverifikasi.

Pembaruan rekening bukan jaminan bantuan langsung cair. Pekerja tetap harus memenuhi persyaratan penerima dan ketentuan penyaluran yang berlaku.

Sumber: Bangkapos.com