Calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto perlu memenuhi sejumlah syarat, menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Usulan itu muncul setelah kursi wakil presiden kosong karena ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Kursi wakil presiden kini belum terisi, dan sejumlah nama mulai mencuat untuk menggantikannya. Di tengah situasi itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan sejumlah kriteria bagi sosok yang layak mendampingi Prabowo Subianto.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memaparkan kriteria tersebut dalam acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Menurut dia, calon wakil presiden harus benar-benar mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan, teguh berpijak pada konstitusi, membela kepentingan rakyat secara utuh, dan diterima semua golongan.
Calon Wakil Presiden Harus Lebih dari Nama Besar
Haedar menilai calon wakil presiden tidak cukup hanya mengandalkan nama besar atau asal partai. “Benar-benar yang bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela sepenuhnya rakyat, dan menjadi milik semua,” kata Haedar.
Ia menegaskan, siapa pun yang dipilih Prabowo akan diterima seluruh rakyat Indonesia, asalkan memenuhi kriteria substansial dan bukan semata populer. “Bukan orang dalam kategori nama, tetapi orang dalam konteks pikiran, jiwa, orientasi tindakan dan langkah-langkah,” katanya.
Kepentingan Negara Harus Didahulukan
Menurut Haedar, wakil presiden wajib menempatkan kepentingan negara, bangsa, dan tanah air di atas segala kepentingan lain. Kepentingan itu mencakup kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan, hingga agenda sempit dan partisan. “Bahkan harus sudah selesai dengan dirinya sendiri,” ujarnya.
Dengan demikian, calon wakil presiden tidak boleh masuk pemerintahan dengan membawa beban kepentingan pribadi, ambisi keluarga, atau agenda kelompok. Ia diharapkan sudah tuntas secara moral dan psikologis agar dapat mengabdi sepenuhnya untuk negara.
Keselarasan dengan Presiden
Haedar juga mengingatkan bahwa posisi wakil presiden merupakan bagian dari pertimbangan matang presiden. Berdasarkan konstitusi, Prabowo berwenang mengusulkan nama calon wakil presiden kepada MPR.
Ia menekankan bahwa presiden memerlukan wakil yang sejalan dan seirama dalam menjalankan roda pemerintahan. “Karena presiden membutuhkan dukungan dari wapresnya, seia-sekata,” katanya.
Sumber: AFU.id
