PALU, KILATNEWS.co – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat pengendalian penyaluran dan mekanisme rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Langkah ini diambil guna memastikan distribusi energi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Rapat penting tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat, 8 Mei 2026, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam forum tersebut perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta regulator sektor energi, menunjukkan komitmen bersama dalam tata kelola distribusi BBM.
Respons Dinamika Lapangan
Koordinasi ini merupakan respons atas dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya terkait penggunaan surat rekomendasi untuk sektor nelayan dan petani. Pemerintah daerah mengidentifikasi adanya perbedaan pemahaman dalam penerbitan rekomendasi, termasuk penyesuaian kebutuhan BBM dengan kapasitas usaha atau alat produksi yang digunakan oleh penerima subsidi.
Melalui forum ini, para pihak melakukan penyelarasan pemahaman mengenai regulasi penyaluran BBM subsidi. Selain itu, aspek pengawasan juga diperkuat agar distribusi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga tingkat daerah untuk melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lapangan.
Perkuat Tata Kelola Distribusi
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyatakan bahwa forum koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola distribusi energi.
“Pertama kami ingin mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah, Dirreskrimsus, BPH Migas, dan rekan-rekan Hiswana Migas. Dalam forum ini telah dibahas secara komprehensif terkait aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Fokus utamanya adalah memastikan sistem yang sudah berjalan dapat terus disempurnakan, sehingga penyaluran benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan yang berhak menerima,” ujar Deny.
Senada dengan Deny, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan distribusi energi berjalan transparan dan adil.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” jelas Jufri.
Komitmen dan Peran Masyarakat
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga keandalan distribusi energi. Upaya penguatan tata kelola ini diharapkan dapat memberikan kepastian layanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
Masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Apabila menemukan indikasi penyimpangan atau kendala layanan, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan.
