DPRD Kabupaten Tulungagung menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (4/5/2026). Sejumlah catatan strategis disampaikan kepada Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rekomendasi tersebut menyoroti beberapa isu krusial. Di antaranya, capaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinilai masih jauh dari target nasional. Selain itu, pemerataan infrastruktur juga menjadi perhatian karena belum menitikberatkan pada konektivitas antarwilayah. Kondisi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang belum menerima gaji layak turut menjadi sorotan DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang telah disusun oleh DPRD. Ia mengakui bahwa sejumlah capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 patut disyukuri, namun tetap membutuhkan penyempurnaan.
“Rekomendasi ini akan kami jadikan pijakan agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ahmad Baharudin pada Senin (4/5/2026).
Baharudin juga memaparkan berbagai prestasi yang berhasil diraih Pemkab Tulungagung pada tahun 2025. Prestasi tersebut mencakup capaian indeks tertentu dengan nilai 3,69 yang masuk kategori tinggi. Pemerintah daerah juga sukses meraih penghargaan sebagai kabupaten inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025. Tidak hanya itu, penghargaan di bidang digitalisasi juga berhasil diraih melalui ajang Top Digital Award 2025 dengan beberapa kategori, serta pencapaian bintang lima selama empat tahun berturut-turut.
“Atas berbagai capaian tersebut, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran dan pihak terkait yang telah berkontribusi,” tuturnya.
Meski demikian, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa rekomendasi DPRD yang memuat saran dan masukan strategis akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini penting untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
“Kami akan bahas bersama OPD terkait, sehingga rekomendasi dalam rapat paripurna ini bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
