Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menargetkan penurunan angka prevalensi stunting hingga 19 persen pada tahun 2026. Target ambisius ini diumumkan dalam upaya percepatan penanganan stunting di wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Sulteng, Reny A. Lamadjido, menyampaikan target tersebut saat menghadiri kegiatan Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 di Palu, Selasa (7/4/2026). Menurut Reny, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah saat ini masih berada di angka 26,1 persen.
“Artinya, dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” tegas Reny, menyoroti urgensi masalah tersebut.
Reny menjelaskan bahwa angka prevalensi yang masih tinggi ini menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan bersama. Kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat variasi, sehingga intervensi yang dilakukan harus terarah, terukur, dan berbasis data agar tepat sasaran.
Intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan Kunci Penurunan Stunting
Wagub Reny menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu periode sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Pada fase ini, pertumbuhan otak dan fisik anak berlangsung sangat pesat dan krusial dalam menentukan kualitas hidup di masa depan.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stunting bukanlah penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Oleh karena itu, penanganannya harus komprehensif, mencakup pemenuhan gizi, pola asuh yang baik, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Reny menyoroti peran strategis Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Posyandu, Dasawisma, dan Puskesmas sebagai garda terdepan dalam upaya penurunan stunting di masyarakat.
Validitas Data dan Sinergi Lintas Sektor
Selain itu, Wagub Reny juga menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan. Ia meminta seluruh pihak, termasuk dinas kesehatan dan puskesmas, untuk aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) demi memastikan hasil yang akurat.
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data yang keliru. Ini harus kita hindari karena akan berdampak pada kebijakan yang diambil,” kata Reny.
Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk menyusun analisis situasi secara komprehensif serta memperkuat sinergi lintas sektor. Program intervensi seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting juga diminta untuk terus dioptimalkan.
