Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengumumkan rencana pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah jangka pendek guna meredam tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat. Kenaikan harga ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar energi global.
Martin menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan untuk mengurangi beban finansial warga, meskipun rincian kebijakan tersebut belum dijelaskan lebih lanjut. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di lokasi pembangunan perumahan pada Senin (23/3), seperti dilaporkan oleh The Irish Times.
Menurut laporan tersebut, beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan meliputi skema pengembalian pajak dan pembayaran tunjangan bahan bakar ganda. Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan kemungkinan pengurangan bea cukai untuk menekan harga BBM di pasaran.
Menanggapi kekhawatiran dari partai oposisi Sinn Fein mengenai potensi pembatasan pengurangan bea cukai solar bagi pengguna lain jika skema pengembalian pajak diterapkan untuk pengangkut BBM, Martin menegaskan prioritas pemerintah. “Pertama-tama, kami akan mempertimbangkan serangkaian langkah segera, jangka pendek, yang terarah dalam hal tekanan langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Martin menambahkan bahwa pemerintah juga akan mempertimbangkan aspek efisiensi energi sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Hal ini disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai potensi peningkatan hibah tenaga surya atau penurunan batas kecepatan di jalan raya.
Kenaikan harga BBM di Irlandia tidak terlepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Situasi memanas sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah wilayah di negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Serangan balasan ini mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan signifikan pada pasar global dan operasional penerbangan.
Presiden AS Donald Trump pada Senin (23/3) menyatakan telah memerintahkan penundaan lima hari untuk serangan terhadap infrastruktur energi Iran. Keputusan ini diambil setelah pembicaraan yang disebutnya “sangat baik dan produktif” dengan Iran dalam dua hari terakhir.
