Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia berkomunikasi intensif dengan sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk memastikan keamanan warga NTB yang berada di wilayah tersebut.

Konflik mematikan yang dipicu oleh serangan brutal Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu telah mengejutkan dunia. Merespons situasi ini, Gubernur Iqbal menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait.

Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI meyakinkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di tiap negara. Para Duta Besar juga menegaskan bahwa rencana kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif jika terjadi peningkatan eskalasi konflik.

“Para Duta Besar memastikan seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Setiap KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelas Gubernur Iqbal, mengutip laporan dari para Duta Besar.

Tanggung Jawab Moral Kepala Daerah

Mantan Duta Besar untuk Republik Turki periode 2019-2023 itu menegaskan, langkah koordinasi langsung dengan para Duta Besar RI di negara-negara Teluk dan Iran merupakan bagian dari tanggung jawab moralnya sebagai kepala daerah.

“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Iqbal pada Senin (2/3).

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal. “Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” ujarnya.

Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.

“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” pesannya.

Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelum di Kementerian Luar Negeri. Diskusi ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Gubernur NTB menegaskan, komunikasi dan pemantauan tidak akan berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.

sumber gambar: kilatnews.co