Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menekankan pentingnya pelibatan petani dan pedagang lokal di Sidoarjo dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, proyek nasional ini tidak hanya bertujuan mencetak generasi tangguh, tetapi juga harus mampu memutar roda ekonomi di tingkat desa melalui penyerapan bahan pangan setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan Indah saat menemui warga di Pendopo Abah Yarno, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, pada Senin (23/2). Ia menegaskan bahwa keberadaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah harus menjadi berkah bagi masyarakat sekitar.

Libatkan Warga Lokal sebagai Pemasok

“Dapur SPPG wajib merangkul warga setempat sebagai pemasok bahan baku. Jadi, sambil anak-anak kita sehat, kantong para penyedia bahan pangan di desa juga ikut tebal,” ujar Indah di hadapan peserta sosialisasi.

Politisi perempuan ini memandang bahwa pembangunan bangsa harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Tanpa asupan gizi yang cukup dan pengawasan orang tua, cita-cita Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.

Perluasan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan

Indah bahkan mengusulkan agar jangkauan program ini diperluas secara bertahap, termasuk menyasar kelompok lansia. “Lansia juga perlu mendapat perhatian gizi yang serupa ke depannya. Namun, catatan besarnya adalah kualitas pelayanan dan standar makanan tidak boleh ditawar,” tambahnya.

Sebagai mitra kerja Badan Gizi Nasional dan BPOM, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk mengawal ketat implementasi program MBG di lapangan. Indah mengingatkan warga agar tidak abai dalam memeriksa aspek keamanan pangan secara mandiri, mulai dari izin edar hingga tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk.

Langkah ini diambil agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga subjek yang cerdas dalam memilih konsumsi harian. Indah pun membuka ruang bagi warga Sidoarjo untuk memberikan kritik dan masukan langsung terkait jalannya program ini.

“Ini kerja gotong royong. Kami di DPR yang mengawasi, tapi bapak dan ibu adalah mata serta telinga di lapangan karena anak-anak kita yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya.